Artikel.news, Jakarta - Rakernas I PDIP Tahun 2026 resmi berakhir pada Senin (12/1/2026), dengan menghasilkan 21 sikap politik yang merupakan rekomendasi resmi partai. Termasuk rekomendasi untuk kebijakan yang diharapkan diambil oleh pemerintah.

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri hadir langsung pada penutupan Rakernas di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan para petinggi DPP PDIP lainnya.

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang tampil di podium membacakan sikap politik atau rekomendasi Rakernas I PDIP Tahun 2026.

Ketua DPD PDIP Sulbar Agus Ambo Djiwa mengatakan, seluruh ketua DPD se-Indonesia sepakat untuk memberikan kepercayaan kepada Ketua DPD PDIP Aceh untuk membacakan hasil Rakernas yang berisi sikap politik dan rekomendasi.

"Berdasarkan hasil rapat komisi yang terdiri dari tujuh komisi, maka kita tetapkan 21 poin sikap politik partai sekaligus rekomendasi. Dan, kita sepakat mempercayakan kepada Ketua PDIP Aceh untuk membacakan," jelas Agus.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mengemukakan, salah satu poin krusial dalam sikap politik itu adalah PDIP mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung dan menolak pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.

"PDIP menilai Pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun," ujarnya.

Menurut mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini, Rakernas menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

"Kita mendorong pelaksanaan Pilkada berbiaya rendah dengan menerapkan e-voting. Juga mencegah pembiayaan rekomendasi para calon kepala daerah yang biasa disebut mahar politik. Pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," kata Agus.

Berikut beberapa poin penting pada 21 sikap politik PDIP pada Rakernas I Tahun 2026:

1. Menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai pedoman utama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan nasional, dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional.

2. Mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara Merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

3. Menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik.

4. Menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

5. Mendorong pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis (illegal logging, illegal mining, dll).

6. Mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan.

7. Menegaskan bahwa “Merawat Pertiwi” merupakan sikap ideologis dan garis politik perjuangan Partai untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan Rakyat dan masa depan bangsa.

8. Meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong sebagai watak asli bangsa Indonesia. Keberpihakan kepada Rakyat Marhaen petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, Rakyat miskin kota, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda merupakan perwujudan perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekologis.

9. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan Nasional Rakernas I Partai mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

10. Berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri, sehingga koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi Rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan berkarakter gotong royong.

11. Berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri, sehingga koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi Rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan berkarakter gotong royong.

12. Rakernas I Partai mendorong penguatan otonomi daerah dengan memastikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) yang adil, proporsional sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

13. Rakernas I Partai menegaskan komitmen seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.

14. Menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.

15. Menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi partai sederhana.

16. Menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, kebebasan berpendapat, berkreasi, berinovasi dan berkolaborasi serta mengembangkan seluruh kapasitas kepemimpinanya bagi masa depan bangsa dan negara.

17. Rakernas I Partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan peran pers yang bebas dan perlindungan suara-suara kritis Masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum.

18. Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi POLRI melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek.

19. Rakernas I Partai menegaskan pentingnya independensi penegak hukum, memperhatikan kesejahteraan aparatur penegakan hukum, dan perbaikan norma hukum pidana yang multi tafsir untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik dan kepentingan bisnis.

20. Menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis. Mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global.

21. Berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good government di internal Partai, yang meliputi pendidikan antikorupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem anti politik uang, penguatan akuntabilitas pengelolaan dana politik, rekrutmen politik yang transparan dan objektif, dan larangan yang tegas bagi kader yang menjadi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang, dan memastikan kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.

Laporan	:	Cullank
Editor	:	Ruslan Amrullah