Artikel.News, Makassar – Pemerintah Pusat telah menyalurkan belanja sebesar Rp18,0 triliun untuk pembangunan di Sulawesi Selatan hingga akhir November 2025. Angka tersebut mencapai 74,21% dari total pagu anggaran sebesar Rp24,3 triliun yang dialokasikan untuk provinsi ini.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi, dalam keterangan resmi menyatakan realisasi belanja tersebut mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hasil efisiensi anggaran, jelasnya, dialihfungsikan untuk mengakselerasi prioritas pembangunan nasional dan program-program kementerian/lembaga pascarestrukturisasi.

"Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel telah mencapai Rp18,0 triliun. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Supendi.

Secara rinci, realisasi tersebut terbagi dalam beberapa pos belanja utama:

1. Belanja Pegawai: Terealisasi sangat tinggi, yaitu Rp9,8 triliun atau 90,86% dari pagu Rp10,7 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, dan lembur bagi sekitar 108 ribu aparatur, yang terdiri dari 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Belanja Barang: Capaiannya sebesar Rp6,6 triliun (63,72% dari pagu Rp10,3 triliun). Belanja ini menopang operasional 767 satuan kerja yang tersebar di 52 Kementerian dan Lembaga di Sulsel, mencakup belanja untuk tugas pokok dan fungsi serta layanan perkantoran.

3. Belanja Modal (Infrastruktur): Terealisasi Rp1,5 triliun atau 50,12% dari pagu Rp3,1 triliun. Dana ini membiayai sejumlah proyek strategis, di antaranya:
   · Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta.
   · Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Kepulauan Selayar.
   · Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin Makassar.

4. Belanja Bantuan Sosial (Bansos): Menunjukkan realisasi yang hampir sempurna, yaitu Rp101,1 miliar (99,41% dari pagu Rp101,7 miliar). Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini telah disalurkan kepada 5.000 penerima manfaat yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Realisasi belanja, khususnya untuk belanja modal dan bansos, diharapkan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Sulsel. Pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan pelabuhan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah, sementara bansos pendidikan bertujuan mendukung pemerataan akses belajar.

Dengan capaian di atas 74% menjelang akhir tahun, Pemerintah Pusat melalui Perbendaharaan Negara optimistis dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang tersisa untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.