Artikel.News, Makassar - Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menginisiasi penandatangan pakta integritas sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi. Dalam kesempatan tersebut yang hadir pasangan Danny-Azhar sementara pasangan Andi Sudirman – Fatmawaty Rusdi berhalangan hadir.

Ketua Pusat Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI), Mastan., SH., MH mengatakan jika tidak hadirnya pasangan Andalan Hati dalam kegiatan tersebut bukan berarti tidak peduli dengan kegiatan anti korupsi. Menurut Mastan, selama Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan pelayanan lebih baik.

“Seingat Saya waktu Jaman Andi Sudirman Jadi Gubernur Kemarin Tim dari KPK mengadakan Pelatihan Pengaduan Masyarakat ke KPK, saya di Telpon dari Kesbangpol Pemprov Sulsel Supaya Ada Perwakilan Dari Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia,” katanya ditemui di salah satu café, Senin (18/11/2024).

“Alhamdulilah dari beberapa Mendatar Ada yang Lolos Mewakili APAK RI yaitu Dari Pengurus DPP, Pengurus DPC Maros dan Pengurus DPC Bone dan ada Piagan Sertifikat Pelatihannya, Maksud saya disini Menilai Bahwa Andi Sudirman Sulaiman Pada Jaman Kepemimpinannya sangat Peduli terhadap Pencegahan Korupsi,” tambah Mastan.

Lebih lanjut kata Mastan, semua pihak harusnya melihat Indeks Monitoring Center for prevention (MCP) yaitu Aplikasi dikembankan KPK Berkorelasi dengan Mendagri dan BPKP melakukan Monitoring sebagai hasil Kenerja Program Pencegahan Korupsi Dan Hasilnya Pemprov Mendapat Hasil Memuaskan/Nilai tinggi

“Harapan Saya Sebagai Ketua Pusat Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia, Gubernur yang tepilih Nantinya agar Supaya bisa Menjadikan Sulawesi-Selatan, Menjadi Contoh Sulsel Bebas Korupsi dan Kami APAK RI Akan Tetap Solid Melakukan Control Sosial dan Bekerja-sama Instansi-Instasi Termasuk Kejaksaan, Polri, dan Secara Khusus KPK,” jelasnya.

Sebagai tambahan APAK RI merupakan organisasi resmi yang terdaftar, hal ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Keterangan Terdaftar Kemendagri No. 2400-00-00/088/IV/2020 - s/d III/2025 Badan Hukum Akta Notaris No. 14 - 31 Mei  2019. (*)