Artikel.News, Makassar - Pasangan calon Andi Asman Sulaiman dan Akmal Pasluddin (Beramal) yang ingin menurunkan status jalan Kabupaten menjadi jalan desa.

Hal ini lantas memantik perdebatan sebab disebut-sebut akan membebani Anggran Pendapatan dan Belanja (APBD) Desa.

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Prof. Sukri Tamma menyoroti hal ini, sebab desa-desa mestinya sudah memiliki prioritasnya sendiri, ini malah ditambah dengan hal lain.

“Kalau hanya sekedar bisa dibiayai Anggaran Dana Desa (ADD), ya tentu pemerintah desa bilang kami juga ada prioritas lain,” ujarnya ketika dihubungi, Jum’at 15 November 2024.

“Semua anggaran yang dilaksanakan kan ada alokasinya dan punya urutan prioritasnya karena tidak mungkin anggaran mengover semua permasalahan sehingga agak sulit,” sambungnya.

Andaikata itu diturunkan maka tentu pemerintah desa dan masyarakat akan bertanya-tanya apa yang sangat krusial sehingga harus diturunkan statusnya.

“Kalau itu dilakukan bisa saja tetapi pertanyaannya apa yang sangat krusial sehingga status jalan itu turun ke jalan desa misalnya, apa status mendesaknya,” tegasnya.

Apalagi kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unhas itu, anggaran desa yang sekarang saja masih dianggap belum cukup untuk membiayai prioritas - prioritas itu sendiri.

“Kemudian apalagi selama ini sudah diurus oleh pemerintah kabupaten, kenapa harus desa lagi, sementara anggaran desa saja masih dirasa belum terlalu cukup untuk membiayai semua,” terangnya.

Bukan cuma itu, Guru Besar Fisip Unhas tersebut juga mengakui bahwa penurunan status jalan bukan perkara gampang. 

Salah satu Kepala Desa turut menyoroti langkah ini yakni Kepala Desa Bonto Bulaeng, Kepala Desa Bonto Bulaeng Kabupaten Bulukumba, Rais H. Abd. Salam.

Menurutnya jika terdapat penurunan status itu, pasti akan membebani APBD Desa. Apalagi desa sudah punya skala prioritas.

“Namanya pemerintah pasti terbebani ketika bertambah pekerjaannya,” tegasnya.

Tetapi jika jalan tersebut pada akhirnya diturunkan dan memang dalam kondisi parah, bisa saja kata Rais sapaannya dikerjakan oleh Pemdes. 

Kendati demikian, kembali lagi desa juga memiliki prioritas lain. Sehingga jalan yang diturunkan itu bisa saja terbengkalai karena desa memiliki fokus lain yang tidak kalah penting.

“Jika tidak terlalu parah maka jalan dari kabupaten yang diturunkan ke desa pasti tertunda karena ada yang lebih diprioritaskan oleh kepala desa artinya ada yang lebih penting daripada itu.” terangnya.

“Artinya ada yang lebih penting daripada itu, misalnya ada jalan desa yang tidak terpenuhi (belum diperbaiki) dan sudah dimasukkan ke APBD Desa yang harus dikerjakan dengan skala prioritas maka itu yang didahulukan,” sambungnya.

Laporan	:	Febriansyah
Editor	:	Ruslan Amrullah