Artikel.news, Parepare -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare mengeluarkan imbauan kepada pengurus rumah ibadah di Parepare untuk menjaga kesucian tempat ibadah selama masa kampanye politik. Surat imbauan bernomor 229/PM.00.02/K.SN-24/09/2024 dikeluarkan pada Senin, 29 September 2024, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran kampanye di lokasi-lokasi suci.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Parepare, Susilawati menekankan, pentingnya menjaga kemurnian rumah ibadah dari aktivitas politik.

“Kami meminta pengurus rumah ibadah untuk tidak memberikan kesempatan kepada peserta pemilu melakukan kampanye di tempat ibadah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 huruf i, yang melarang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye dan Pasal 57, 64 dan 65 PKPU 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi dilarang kampanye, termasuk membagikan Bahan Kampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye termasuk di pagar, tembok dan halaman rumah ibadah,” ingat Susilawati, Jumat  (4/10/2024).

Dalam imbauannya, Bawaslu juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat hukum, sesuai dengan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang yang sama. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara satu hingga enam bulan serta denda antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000.

Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun mengungkapkan, bahwa rumah ibadah seharusnya tidak dijadikan tempat untuk kegiatan kampanye. Dia meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan kampanye di rumah ibadah. "Jika masyarakat melihat kegiatan kampanye di rumah ibadah, silakan laporkan kepada Bawaslu," pinta Zainal saat dikonfirmasi.

Zainal berharap rumah ibadah dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepemiluan kepada jamaah, serta mengantisipasi bahaya politik yang merugikan, seperti hoaks berbasis SARA dan politik identitas. "Rumah ibadah bisa menjadi energi perubahan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan, serta mengingatkan masyarakat akan bahaya money politics," harapnya.

Dia juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. "Pengawasan pemilu tidak bisa hanya bergantung pada Bawaslu. Kerjasama dengan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas," tegasnya.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis menegaskan bahwa kampanye di rumah ibadah jelas kena sanksi pidana. Bawaslu terus mengingatkan tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk tidak melakukan hal tersebut.

"Kami di Bawaslu juga penting mengingatkan itu untuk memperhatikan jangan sampai melakukan pelanggaran, baik yang sifatnya pidana Pemilu, maupun sifatnya administrasi. Karena sayang waktu yang dimiliki untuk kampanye hanya beberapa bulan. Jika melanggar dan berurusan dengan Bawaslu, energinya terpakai untuk menghadapi persidangan," katanya.