Bupati Jeneponto Temui Pj Gubernur Bahtiar, Laporkan Telah Tandatangani NPHD Pilkada 2024
Jumat, 10 November 2023 - 15:16 WIB
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (9/11/2023).
Artikel.news, Makassar - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (9/11/2023).
Kedatangan Iksan untuk menyampaikan kondisi Jeneponto dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Diantaranya, peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Hari Kesehatan Nasional, serta Ikrar Netralitas ASN.
"Hari Senin depan kita akan melakukan Deklarasi Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Iksan.
Ia berharap, ASN bisa mematuhi ikrarnya dan memperlihatkan komitmen tersebut. "Jadi kita perlihatkan kepada parpol dan penyelenggara Pemilu serta masyarakat, bahwa kita ASN betul-betul menegakkan peraturan," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Jeneponto telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada Kamis, 2 November 2023, di Kantor Bupati Jeneponto.
"Kita berharap dengan penandatangan ini maka hibah anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sukses," ujar Bupati.
Anggaran hibah untuk KPU Jeneponto sebesar Rp25 miliar lebih, dan Bawaslu Jeneponto sebesar Rp7 miliar.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi Jeneponto dan kabupaten lain yang telah menandatangani NPHD.
"Saya atas nama masyarakat sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, mengucapkan terima kasih Pak Bupati dan jajaran, DPRD serta Bawaslu dan KPU, kawan-kawan Forkopimda lainnya, sudah menjalankan arahan dan perintah konstitusi untuk menjalankan NPHD untuk Pilkada 2024. Terima kasih, kepada Pemerintah Jeneponto," ucap Bahtiar.
Ia juga menegaskan akan memanggil daerah yang belum menandatangani NPHD pada batas tenggak waktu, 10 November 2023, sesuai edaran. Pilkada adalah super prioritas yang tidak bisa ditunda dan undang-undangnya menyebutkan anggaran Pilkada dibiayai APBD, jadi mutlak menggunakan APBD.
Ia mencontohkan di tingkat provinsi, telah menyiapkan anggaran. Daerah harus menandatangani paling lambat tanggal 10 November 2023.
- Wabup Pasangkayu Imbau Pengawas Pemilu Memperdalam Pemahaman Regulasi dan Etika
- Biro Pemkesra Sulbar Rakor Bersama KPU Provinsi, Bahas Pendidikan Pemilih Berkelanjutan
- Aliyah Mustika Ilham Minta Pengawasan Pemilu Harus Lebih Adaptif, Berbasis Data dan Partisipasi Publik Lebih Luas
- Ketua DPRD Makassar Terima Nama Calon PAW Apiaty Amin Syam dari KPU
- Irwandi Ajak Tolak Serangan Fajar, Warga: Memang Cocok Pimpin Bone
- KPU Parepare Pastikan Semua Caleg Terpilih Sudah Laporkan LHKPN, Siap Dilantik
| Laporan | : | Supriadi |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
