Artikel.news, Jakarta - Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan sejumlah nama pejabat yang berpotensi maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di antaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kerap digadang-gadang masuk dalam bursa calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Keduanya kerap meraih elektabilitas tertinggi di sejumlah survei nasional. Bahkan, pendukungnya beberapa kali melakukan deklarasi mandiri untuk maju di Pilpres 2024.

Sementara, Partai Golkar sudah lama mengusung sang Ketua Umum yakni, Airlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024. 

Menurut Presidium PNPK, Adhie Masardi, tujuan pelaporan ini adalah supaya nama-nama tersebut bersih dari kasus korupsi.

"Dari kasus-kasus ini ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan ini, contoh kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat (kasus korupsi) e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga," kata Adhie, dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (8/1/2022).

Selain Ganjar dalam kasus e-KTP, Adhie juga menyebut Airlangga Hartarto dalam kasus Kartu Prakerja hingga Anies Baswedan dalam kasus Formula-E.

"Kemudian ada Airlangga Hartanto terlibat soal kartu prakerja apa tidak, kemudian ada Anies Baswedan ada persoalan di Formula-E atau tidak," ujar Adhie.

Adhie berharap, jika memang nama-nama yang dimaksud terbukti melakukan korupsi, maka segera ditangkap.

Sebaliknya, jika terbukti tidak bersalah, maka nama-nama tersebut dinyatakan bebas dari kasus korupsi.

"Agar tahun ini dibersihkan, kalau memang salah, segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear," ujarnya.

Selain, ketiga pejabat yang kerap diisukan masuk dalam bursa Capres 2024, ada sejumlah nama lain yang disebut PNPK.

Yakni, Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, nama Ahok masuk dalam beberapa kasus dugaan korupsi. Sementara, nama Erick dan Luhut masuk dalam kasus tes PCR Covid-19.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait dua kadernya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dilaporkan ke KPK.

Menurut Hasto, laporan yang diajukan oleh PNPK itu sarat dengan muatan politis menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).

Menurutnya, Ganjar sama sekali tidak terkait dengan kasus megakorupsi e-KTP.

Selain itu, Hasto menegaskan, PDIP selalu mendukung penegakan hukum kepada siapapun yang bersalah.

Dia berharap, para penegak hukum seperti KPK, kepolisian, maupun kejaksaan dapat bersikap tegas dan bergerak berdasarkan asas keadilan.

"Ini dinamika politik dalam rangka jelang pemilu presiden 2024," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (8/1).

"KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan, yang substantif. Itu yang kita dorong," tegasnya.

 

Laporan	:	Faisal
Editor	:	Ruslan Amrullah