Artikel.news, Mamuju - Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemetaan kerja di Bidang IKP, melalui rapat internal Bidang IKP yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar, Rabu (24/12/2025).

Pembahasan rapat konsen terhadap pemetaan kerja setiap devisi, termasuk detail pekerjaan setiap personel, serta memastikan pelaksanaan tugas setiap devisi tidak tumpang tindih. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong optimalisasi Bidang IKP yang terukur dan berkualitas 

Upaya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, sesuai dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wagub Salim S Mengga.

Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, didampingi Kepala Bidang IKP, Dian Afrianty. Kegiatan ini dihadiri seluruh staf Bidang IKP. 

Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan kinerja Bidang IKP saat ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih perlu dioptimalkan lagi melalui keteraturan dan sistem kerja yang lebih rapi ke depan.

"Kinerja IKP sudah lumayan, tetapi masih perlu peningkatan keteraturan dan sistem kerja yang lebih kuat, agar ke depan lebih terukur, cepat dan berkualitas," kata Ridwan Djafar.

Ridwan Djafar menegaskan, dalam pemetaan kerja di Bidang IKP harus membagi divisi secara lebih jelas, merinci detail pekerjaan dan memastikan setiap personel memahami perannya masing-masing. 

"Dengan begitu, kerja bisa lebih fokus dan hasilnya maksimal," tegasnya.

Sebagai upaya mendukung percepatan kerja, Dinas Kominfo SP Sulbar merencanakan pengembangan aplikasi internal untuk menghitung hasil pekerjaan individu.

"Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi kinerja yang objektif serta mendorong peningkatan produktivitas pegawai," ujarnya.

Rapat juga membahas kebutuhan alat pendukung tugas di sejumlah divisi IKP. Penentuan alat pendukung dilakukan berdasarkan skala prioritas agar benar-benar menunjang pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.(rls)