Artikel.news, Jakarta – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setelah kembali dari pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-OPD dalam menjalankan program pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.

Munafri menegaskan bahwa OPD memiliki peran strategis dalam roda pemerintahan. Menurutnya, perangkat daerah harus bisa bekerja luwes dan menjadi penggerak utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“OPD ini adalah modal awal. Asetnya kita untuk membangun sebuah tim yang bisa bergerak luwes yang tentu akan menjadi motor penggerak demi terlaksananya pola pelayanan prima terhadap masyarakat di kota Makassar,” ujar Munafri, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, dia menekankan bahwa koordinasi OPD harus mencakup berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya.

Pendekatan menyeluruh ini dinilai penting agar pembangunan kota bisa berjalan secara merata dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Perhatikan segala macam bentuk aspek, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya, untuk mampu membawa Makassar menjadi kota yang lebih baik dari yang kita rasakan sekarang,” tambahnya.

Dalam rapat koordinasi nanti, Munafri juga akan membahas program kerja dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Program tersebut telah disusun dan dirancang untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Sudah ada beberapa yang kita susun. Insya Allah sepulang dari Magelang, satu atau dua minggu kita akan launching,” ungkapnya.

Selain koordinasi internal dengan OPD, Munafri juga mengungkapkan pentingnya kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa hanya bergantung pada wali kota dan wakil wali kota saja, tetapi harus melibatkan berbagai elemen pemerintahan.

“Ini kan merupakan sebuah alur yang tidak bisa kita hindari dan ini akan menjadi bagian mutualisme yang akan kita bangun bersama, karena membangun kota itu tidak cukup hanya wali kota dan wakil wali kotanya saja,” pungkasnya.(*)