Artikel.news, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan mulai berlaku 1 Januari 2025 nanti. 

Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan keputusan menaikkan PPN hingga 12 persen tersebut. Ia mendesak Prabowo agar sesuai dengan ucapannya yang ingin menyejahterakan rakyat. 

"Jelas kami meminta untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat," kata Satria, dilansir dari Tribunnews.com, Ahad (22/12/2024).

Satria mengemukakan, BEM SI sudah sepakat akan menggelar demonstrasi penolakan yang masif di seluruh Indonesia jika desakan penolakan ini tidak didengar pemerintah di bawah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka itu. 

"Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia," kata Satria.

Ia menjelaskan, sikap para mahasiswa, terutama BEM SI, menolak keputusan pemerintahan Prabowo menaikkan PPN hingga 12 persen itu karena tak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini. Ia menyinggung tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi. 

"Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik hingga 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan yang luas," ujar dia. "ini akan menurunkan daya beli masyarakat," sambung Satria.

Sebelumnya, rencana kenaikan PPN 12 persen ini mendapat penolakan dari masyarakat luas. Bahkan pada Kamis (19/12/2024) petang lalu sejumlah kelompok elemen masyarakat gabungan--yang di dalamnya juga ada massa K-popers hingga gamers--melakukan aksi di seberang Istana Presiden, Jakarta Pusat. 

Mereka pun menyampaikan surat keberatan kenaikan PPN 12 persen itu ke Sekretariat Negara. 

Selain itu, ada juga petisi berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!", yang sudah tayang di situs change.org sejak Kamis (19/12/2024). Petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 171 ribu orang hingga Ahad (22/12) malam.