Artikel.news, Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti pencapaian sektor pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di  Kota Makassar. 

Anggota DPRD Makassar Muchlis Misbach menekankan jika di bulan Oktober 2024 realisasi pajak PBB harus sudah terserap sekitar 70-80 persen lebih.

Muhlis mengemukakan, setelah terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh anggota telah mengetahui komisi masing-masing, maka dewan akan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB hingga oktober ini.

“Ini memang belum AKD makanya belum kita evaluasi OPD. Tapi begitu ada terbentuk AKD nya saya akan evaluasi sejauh mana sektor PBB sekarang bisa meningkatkan PAD,” ujarnya, dikutip dari Berita Kota Makassar, Selasa (22/10/2024).

Ia berharap kejadian di tahun 2023 lalu terulang lagi di tahun ini, yakni pada triwulan ketiga capaian beberapa kecamatan masih rendah di sekitar 50 persen lebih.

“Makanya perlu kita nanti cari tahu saat evaluasi nanti camat sejauh mana imbauan ke masyarakat terkait pembayaran PBB, makanya sosialisasinya ke masyarakat,” kata legislator Partai Hanura ini.

“Apalagi saat ini yang menjadi sumber pendapatan kita masih bisa stabil dari sektor PBB, setidaknya ini tidak juga membuat PAD kita menjadi terjun bebas seperti sektor lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar lainnya, Azwar mengungkapkan, pembayaran pajak PBB serapannya harus diangka 70-80 persen.

”Serapan kita itu dari sektor PBB jangan sampai rendah. Pihak kecamatan, tokoh masyarakat dan ketua-ketua RT dan RW, harus mengingatkan warga akan kewajibannya membayar pajak,” jelasnya.

Politisi PKS ini menilai, kepatuhan warga sebagai wajib pajak masih rendah, olehnya itu, hal inilah yang perlu didorong. 
"Apalagi ini sudah ada keringanan dengan memperpanjang masa waktu pembayaran,” ujarnya.