Artikel.news, Jakarta - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024, di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Musrebangnas 2024 dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Menurut Danny Pomanto, Musrenbangnas menjadi momentum dalam menyelaraskan arah pembangunan pusat dan pembangunan daerah, yang akan ditransisikan ke 20 tahun berikutnya yakni 2025 hingga 2045.

Olehnya itu Pemkot Makassar selalu mendukung program pemerintah pusat. Seperti Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan Proyek IPAL Losari.

"Termasuk pengadaan infrastruktur jalan untuk mendukung proyek pembangunan stadion berstandar Internasional di Sudiang-Makassar oleh Kementrian PUPR," ujar Danny.

Presiden Jokowi menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. 

“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan pusat dan daerah berjalan beriringan. Dalam upayanya untuk memberikan contoh konkret, Presiden menyebutkan tentang pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron antara pembangunan bendungan dan irigasi.

“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya di daerah. Jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek mungkin hanya 5 km, 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti tantangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah negara yang menghadapi ancaman resesi. Presiden menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan memperhatikan skala prioritas.