Jumat, 06 Januari 2023 - 22:05 WIB
Reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada bulan Juni 2022 lalu.(Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Artikel.news, Jakarta - Isu reshuffle kabinet kian panas memasuki tahun 2023. Sejak akhir tahun lalu, isu reshuffle menteri di kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin sudah muncul.
Isu reshuffle ini mulai mencuat sejak salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yakni Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Partai pendukung utama pemerintahan PDIP lalu mendesak Jokowi untuk segera mencopot dari menteri dari Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Menanggapi isu reshuffle ini, pengamat politik SMRC Sirojuddin Abbas menilai bahwa Jokowi saat ini tengah mempertimbangkan dampak mendepak NasDem dari kabinet.
"Saya kira harus menghitung itu. Karena kalau publik menilai bahwa penghukuman NasDem dengan mereshuffle menteri-menterinya itu dianggap kurang fair misalnya, maka sikap publik juga bisa negatif, bisa berubah. Dan juga simpati ke NasDem dan Anies akan meningkat," ujar Sirojuddin, dilansir dari Kumparan.com, Jumat (6/1/2023).
"Nah, kalau simpati ke NasDem dan ke Anies meningkat bahwa ada risiko juga nanti dukungan ke Anies dan NasDem malah menguat," lanjutnya.
Selain itu, menurut Sirojuddin, Jokowi juga akan mempertimbangkan keseimbangan kekuatan di pemerintahan dan oposisi. Jangan sampai justru NasDem menambah kekuatan oposisi.
"Presiden pasti akan hitung soal balance of power, keseimbangan kekuatan, keseimbangan pengaruh di dalam koalisi. Dan apakah efek politiknya seberapa negatif untuk presiden," tuturnya.
Sirojuddin menyebut Jokowi akan lebih mempertimbangkan kinerja menteri sebagai alasan untuk reshuffle, tak serta merta urusan manuver NasDem jelang 2024.
"Ya kan alasan (reshuffle) bisa dibuat, apakah alasan kinerja atau alasan politik. Tapi yang pasti bukan karena yang diduga orang. Bisa jadi Presiden selalu masuk wilayah lebih substantif, kinerja," ucap Sirojuddin.
"Tapi saya kira Presiden tidak akan gegabah ambil keputusan. PDI-P punya aspirasi (desak reshuffle) ya wajar," pungkasnya.
Laporan | : | Faisal |
Editor | : | Ruslan Amrullah |