Artikel.news, Makassar - Pembahasan APBD perubahan tahun 2022 antara DPRD Makassar melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Pemkot Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung alot.

Pembahasan yang alot ini buntut dari banyaknya program yang tidak berjalan, sehingga serapan anggaran rendah. Ini membuat potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sangat besar.

"Yang problem ini kan begitu banyak program yang dibuat SKPD tidak punya perencanaan yang baik," kata Juru Bicara Banggar DPRD Makassar Mario David dalam keterangannya, dilansir dari Detik.com, Selasa (6/9/2022).

Mario mencontohkan, ada banyak program fisik seperti pembangunan gedung yang tidak berjalan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan rumah sakit dan gedung sekolah.

Hal ini kemudian dianggap sebagai preseden buruk bagi DPRD Makassar karena banyak anggaran yang terkesan sia-sia. Sebab, kata Mario, jika program tersebut dipaksakan untuk dijalankan di APBD Perubahan maka kecil kemungkinan bisa selesai tepat waktu.

"Misalnya pembuatan gedung-gedung. Di Pariwisata misalnya perahu pinisi, di rumah sakit, di dinas pendidikan ada sekolah. Yang sifatnya konstruksi, jangan dilanjutkan karena bisa jadi sia-sia," tegasnya.

Mario menjelaskan, program fisik yang tidak berjalan dengan baik sudah semestinya dirasionalisasi. Sebab, waktu tiga bulan untuk menjalankan program fisik di APBD Perubahan dinilai sangat singkat.

"Yang sudah masuk di dalam ULP tetap dilanjutkan, tapi yang belum akan dirasionalisasi," ujarnya.

Legislator Fraksi NasDem ini menambahkan, pihaknya juga sudah meminta Wali Kota Makasaar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk bersikap tegas terhadap pejabatnya. Salah satunya dengan menahan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang tidak bisa bekerja dengan baik.

"Pemkot ini kita sudah berikan anggaran tapi dia tidak laksanakan. Efeknya apa, banyak masyarakat yang kecewa sudah tiga tahun ini sejak dua tahun COVID tidak jalan, banyak program yang menyentuh masyarakat seperti jalan, jembatan, drainase, itu tidak terlaksana. Padahal masyarakat rindu ada pembangunan," jelas Mario.

"Nah kita mengusulkan kepada wali kota jangan kasih TPP-nya, jangan dibayar. Karena kenapa, pasti anggota DPRD ini pasti dicaci oleh masyarakat," sambungnya.

Saat ini, lanjut Mario, pembahasan APBD Perubahan sudah mulai masuk ke komisi-komisi. Agenda pembahasannya pun disebut sedikit molor lantaran kondisi serapan anggaran yang masih rendah.

"Akhir September ini (sudah harus ketuk palu). Kalau perubahan sesuai aturan itu sampai tanggal 30 September. Kalau pokok sebelum tanggal 30 November," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar yang merupakan koordinator Banggar, Adi Rasyid Ali, mengungkap pembahasan APBD Perubahan 2022 Pemkot Makassar berlangsung alot. Salah satu masalahnya karena realisasi anggaran yang masih kurang.

"Namanya pembahasan pasti ada yang debat itu biasa, artinya melihat programnya pemerintah apakah tepat sasaran. Tapi masih berjalan dengan baik," kata Adi Rasyid Ali yang akrab disapa ARA.

"Yang kami lihat dan jadi atensi mengenai realisasi serapan anggaran kurang yah, artinya masih banyak anggaran yang belum bisa dibelanjakan sehingga belum maksimal yang dirasakan masyarakat," lanjutnya.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah