Artikel.news, Makassar - Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menambah RSUD yang dikelola Pemkot Makassar. 

Pasalnya, akses jalan ke RSUD Daya terbilang jauh sehingga sulit dijangkau masyarakat, belum lagi jika terjebak macet akan menambah persoalan. 

Hal itu diungkapkan saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, di Hotel Golden Tulip, Sabtu (30/7/2022).

Hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin dan Dokter spesialis bedah RSUD Daya Makassar dr Arwin Amiruddin. 

"Ini salah satu alasan harusnya ke depan ada rumah sakit yang setara RS Daya di setiap dapil. Mudah-mudahan juga bisa dianggarkan secepatnya oleh pemerintah kota," harap Yeni. 

Menurutnya, tidak perlu membangun RSUD baru, cukup dengan menaikkan kelas puskesmas yang ada setara dengan RSUD Daya. 

Yeni berujar, persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan di masyarakat kerap terjadi. Tunggakan paling banyak dilakukan oleh kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja. 

Saat sedang di rumah sakit, petugas kesehatan pertama kali mempertanyakan BPJS Kesehatan. Warga yang tidak memiliki BPJS sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 

Hal ini menjadi perhatian Yeni Rahman. Ia mengatakan, masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS atau mengalami tunggakan iuran segera ke RSUD Daya milik Pemkot Makasar. 

Di sana, warga akan mendapat pelayanan kesehatan gratis asalkan pasien tersebut merupakan penduduk asli Kota Makassar, dibuktikan dengan membawa KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

"Ini menjadi banyak pertanyaan, dan kita juga tidak berdaya untuk mencari solusinya. Dengan adanya RS Daya ini bisa membantu masyarakat Makassar. Salah satu solusi warga yang tidak memiliki BPJS atau menunggak BPJSnya langsung saja ke RS Daya," ujar Legislator dari fraksi PKS ini. 

Yeni juga menyinggung terkait program Home Visit Pemkot Makassar. Menurutnya, program ini perlu ditingkatkan lagi untuk mendata sekaligus melakukan penyuluhan kesehatan secara berkelanjutan agar mengetahui bagaimana kondisi kesehatan warga. 

"Home visit ini bisa mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, ini sangat bagus sehingga nantinya data yang diperoleh juga bisa diprogramkan lebih lanjut di wilayah-wilayah tersebut, kira-kira program apa yang pas untuk mencegah terjadinya penyakit di masyarakat," tuturnya. 

Yeni juga menyarankan Dinas Kesehatan Kota Makassar lebih gencar melakukan sosialisasi Home Care, sebab masyarakat belum banyak tahu mengenai pelayanan apa saja yang didapatkan masyarakat dengan Home Care. 

"Home care ini belum disosialisasikan menyeluruh ke masyarakat, penyakit apa saja yang ditangani oleh home care. Ini perlu disosialisasikan," katanya. 

Insentif para dokter dan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar ini. Mereka mesti mendapat kesejahteraan agar semua pelayanan kesehatan di RSUD terlayani dengan baik. 

"Pemkot makassar juga jangan cuman semangat menlayani masyarakat tetapi dokter dan nakesnya harus diperhatikan insentifnya. Ini masukan mudah musahan ini bisa ditindaklanjuti dokter bekerja 24 jam tapi tidak diperhatikan insentifnya," tuturnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin mengatakan, pemerintah kota memiliki visi merekontruksi ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan ekonomi sejahtera. 

Sudah banyak rekontruksi yang dilakukan Dinkes Makassar, salah satunya bagaimana meningkatkan imunitas masyarakat kota Makassar dengan memasifkan vaksinasi. 

"Alhamdulillah dengan adanya sinergitas antara Pemkot Makassar dengan warganya sehingga kita mencapai vaksinasi dosis satu sebanyak 98 persen dosis ke dua 78 persen, tetapi kita terkendala di dosis ke tiga (booster) masih di 23 persen," jelas dr Ida sapaan Kadinkes Makassar ini. 

Lebih lanjut, dr Ida mengatakan, saat ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru dengan memakai masker di dalam dan di luar gedung dan vaksinasi booster menjadi syarat untuk perjalanan. 

"Ini yang betul-betul dimaksimalkan di masyarakat karena kita masih berada diposisi 23 persen," katanya. 

Puskesmas yang ada sudah tidak menerima pasien inap, semua pasien harus dirawat jalan, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

"Kami masih mengkaji apakah 12 puskesmas ini kami dorong ke tipe D atau kami tetap rawat jalankan. Tapi untuk tahun ini tetap kami rawat jalankan," jelasnya. 

Menanggapi pernyataan anggota dewan terkait pelayanan Home Care, dr Ida berujar, Dinkes Makassar membuka layanan Home care untuk lebih memudahkan masyarakat. Home care ini melayani sebanyak 147 penyakit. 

Kedepan, tahun 2023 pemerintah kota akan mengaggarkan pemeliharaan mobil Home Care. Sebanyak 27 mobil Home Care akan dianggarkan nantinya. 

Pelayanan kesehatan di rumah atau Home Care ini merupakan program pemkot untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga tidak mampu. 

Masing-masing mobil Home Care dilengkapi dokter dan perawat dengan peralatan canggih bertaraf internasional EKG dan USG untuk melayani pasien di rumah. 

"Ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Namin masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Belum lagi mobilnya sudah mulai mogok-mogokmi karena sejak 2015 dipakai insyallah tahun depan kita akan anggarkan untuk lebih memaksimalkan lagi pelayanan Home Care di masyarakat," jelasnya. 

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Home Care ini dapat menghubungi kontak darurat 112. 

Dokter Spesialis Bedah RSUD Daya Makassar, dr Arif Aminuddin mengatakan, juga mendorong penambahan RSUdD Makassar. Satu satunya rumah sakit yang dimiliki Pemkot Makassar adalah RSUD Daya. Idealnya Makassar mestinya memiliki lima RSUD untuk melayani masyarakatnya. 

"Berbeda dengan Pemprov banyak rumah sakitnya. idealnya di Makassar harus ada lima rumah sakitnya. Sesuai dapilnya. Supaya tidak jauh-jauh lagi masyarakat pergi ke RSUD Daya," ucar dr Arwin sapaanya. 

Apalagi menurutnya, sudah ada peraturan daerah bahwa puskesmas tidak bisa lagi menerima pasien rawat nginap. 

Ia menerangkan, kemudahan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara gratis sangat mudah. Dengan cara memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jika ada warga yang tidak memiliki KIS harus punya KTP berpenduduk warga Makassar. 

"Itu sebabnya kalau masih ada yang tidak memiliki KTP urus secepatnya. Tidak ada KIS ta cukup KTP dan SKTM penyakit seperti usus buntu dapat dilayani, mulai UGD, perawatan, operasi, poli klinik semua gratis, melahirkan juga bisa," terangnya.

Laporan	:	Jannah
Editor	:	Ruslan Amrullah