Artikel.news, Makassar - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar memuji program andalan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, dalam menyelamatkan warga Kota Makassar dari Covid-19, yaitu Makassar Recover.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, mengatakan, pandemi Covid-19 ini, telah ditangani empat Wali Kota Makassar dengan waktu kurang lebih dua tahun lamanya, masing-masing Iqbal Suhaib, Prof Yusran Jusuf, Prof Rudy Djamaluddin, dan Danny Pomanto.

“Bukan mengatakan wali kota sebelum Danny Pomanto tidak mampu melawan Covid-19, tapi faktanya, baru di masa Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi menjabat Covid-19 langsung ada hasil sedikit demi sedikit hingga saat ini zero pasien Covid-19 di rumah sakit pemerintah,” kata Rudianto Lallo saat menghadiri diskusi yang digelar Ombudsman Kota Makassar dengan tema ‘Mengkaji Efektivitas Program Makassar Recover’ di Warkop Gaul Makassar, Jumat (29/10/2020).

Menurut Rudianto, Danny Pomanto dengan ide Makassar Recover telah memulihkan Kota Makassar dari keterpurukan selama dua tahun lamanya, zonasi bisnis yang menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar banyak yang tutup hingga pendidikan tidak berjalan.

“Ide wali kota yang mengatasi Covid-19 dengan tidak biasa-biasa saja kami support penuh. Tidak ada kepala daerah di manapun yang seperti Pak Danny yang betul-betul meluangkan ide, gagasan, dan waktunya untuk pemulihan Kota Makassar dari bencana non alam alias pandemi,” tegasnya, dilansir dari Buka Mata, Sabtu (30/11/2021).

Atas dasar itu, politisi Partai Nasdem ini mendukung pula Wali Kota Makassar untuk menyiapkan anggaran tidak terduga sebesar Rp200 miliar.

Menurutnya, pandemi ini tidak boleh dianggap sebelah mata, sehingga pemerintah harus lebih siaga sebelum hal yang tak diharapkan benar-benar ada.

“Oleh karena itu, segala regulasi dalam penggunaa anggaran saya serahkan kepada kepala daerah, meskipun DPRD bersama jajaran Pemkot Makassar telah membahas dengan maksimal anggaran, tapi wali kota dapat menggeser anggaran, alasannya karena ada bencana yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Legislator Makassar dua periode ini, mengatakan, jika program Makassar Recover ini, tidak memiliki efek besar, maka DPRD akan bersuara keras. DPRD tidak melihat partai pengusung atau bukan, namun tugasnya sebagai wakil rakyat akan mengkritisi seluruh kebijakan pemerintah kota yang tidak benar.