Artikel.news, Jakarta - Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus resmi menjadi Wakil Ketua DPR RI usai dilantik pada Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, pimpinan dewan telah menerima surat dari Dewan Partai Golkar Tanggal 28 September 2021 perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024.

"Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi rapat Bamus tanggal 20 september, maka surat tersebut akan diagendakan rapat paripurna hari ini. Berdasarkan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur tata cara pemberhentian Pimpinan DPR karena mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan DPR, maka perlu menetapkan pemberhentian Saudara M. Azis Syamsuddin dari Jabatan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?," kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Setelah mendapatkan persetujuan anggota dewan, upacara pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI dipandu Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin.

Pengambilan sumpah Lodewijk disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, serta tiga wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Abdul Muhaimin Iskandar. 

Puan berharap bergabungnya Lodewijk Paulus di pimpinan DPR RI dapat memperkuat tugas-tugas konstitusional kedewanan. "Semoga dengan bergabungnya saudara Lodewijk akan memperkuat tugas konstitusional dewan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyampaikan terima kasih kepada Azis Syamsuddin atas pengabdiamnya saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. "Kepada saudara M. Azis Syamsuddin kami sampaikan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat Wakil Ketua DPR RI," kata politisi PDIP ini.

Kepada sejumlah wartawan seusai pelantikan, Lodewijk langsung bicara tentang pergantian Panglima TNI yang semakin dekat. Sebab, legislator Partai Golkar itu mengatakan Marsekal Hadi Tjahjanto akan purnatugas per 1 Desember tahun ini.

"Di Komisi I ada pergantian Panglima TNI, ya kita menunggu, kita monitor mudah-mudahan Bapak Presiden segera mengajukan calon Panglima TNI," ujar Lodewijk, dikutip dari Tribunnews.

"Sehingga diharapkan sebelum itu dengan massa reses yang insya Allah selesai tanggal 7 (Oktober), kita sudah bisa memiliki panglima TNI. Kalau enggak kita menunggu total waktu persiapan sangat sempit," tambahnya.

Hal lain, Lodewijk juga memaparkan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya sebagai koordinator politik, hukum dan keamanan.

Satu di antaranya, Lodewijk menyoroti tarik ulur jadwal Pemilu 2024 yang hingga kini belum ada kesepatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu.

Menurut Lodewijk, perlu ada simulasi terkait usulan jadwal pemilu 2024. Usulan terakhir dari pemerintah agar Pemilu Serentak Nasional digelar pada 15 Mei 2024.

Sementara, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan digelar pada 21 Februari 2024.

"Artinya presidennya sudah ada tapi belum diberi wewenang penuh untuk mengelola negara ini," kata Lodewijk.