Artikel.news, Makassar - DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2020/2021, di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (24/5/2021).

Wakil DPRD Kota Makassar, Adi Rashid Ali (ARA) mengatakan, dalam rapat pengumuman tersebut, juru bicara masing-masing daerah pemilihan menyampaikan hasil temuannya di beberapa titik saat menggelar reses. 

"Kita minta pemerintah kota tolong diperhatikan. Makanya, reses ini nanti dimasukkan di sistem informasi penganggaran daerah (SIPD) yang nanti akan dikerja tahun 2022," ujarnya usai rapat.

"Dalam SIPD ini nanti kami akan lihat RKAPBD nya apakah anggarannya dia masukkan. Jadi jangan cuma janji-janji saja," tambah ARA.

Ia berharap, pemerintah kota mesti mengutamakan apa yang menjadi keluhan warga, sebab ini akan menjadi pertanyaan berulang dari warga jika tak menjadi perhatian pemerintah.

"Percuma kita turun ke rakyat nanti rakyat bertanya apaji anggota dewan berapa kali mi reses tidak ada yang jalan. Jadi, tidak ada yang terealisasi pemerintah kota," katanya.

Pemerintah diminta untuk menurunkan ego dengan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat melalui reses dewan.

"Tolong turunkan egonya. Dan kita mau 2022 reses berikutnya tahun ketiga tidak ada lagi keluhan terkait ini. Artinya semua tersosialisasikan," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini.

Terkait RS Batua yang mangkrak, juga perlu diprioritaskan oleh pemerintah, sebab banyak warga utamanya di dapil lll meliputi Kecamatan Panakukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea keluhkan pembangunannya yang tak kunjung usai.

"Banyak dalam penyampaian juga bagaimana dengan RS Batua? Masa dibiarkan mangkrak terus bagaimana penyelesaiannya, inikan harus Clear semua masa dibiarkan mangkrak begitu dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan, betonisasi, drainase. Hal yang klasik itu begitu terus berputar-putar," ungkapnya.

Air bersih yang sering kali berulang-ulang juga dipertanyakan warga, hampir semua anggota dewan di Dapil ll sudah bosan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah namun tidak difollow up.

"Saya tidak tahu apakah pemerintah mendengar atau tidak atau cuek. Jangan sampai menunggu masyarakat demo baru diperhatikan," pungkas ARA.