ARTIKEL.NEWS, MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir menduga adanya praktik politik pada pelaksanaan lelang jabatan Pemkot Makassar. Pasalnya, KASN telah merekomendasikan pembatalan lelang jabatan.

"BKPSDM Kota Makassar jangan main politik. Wajib hukumnya mendengar dan mematuhui surat KASN. Kami mendesak wali kota terpilih setelah dilantik membentuk tim pencari fakta untuk mengusut siapa-siapa ASN Pemkot Makassar yang menjadi inisiator dan fasilator lelang jabatan itu," terangnya, Sabtu (20/02/2021).

Ia bahkan meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wakil Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto dan Fatmawati Rusdi mengusut adanya dugaan pelanggaran pada lelang jabatan tersebut.

Sekretaris Golkar ini mengatakan, Pemkot Makassar dinilai dengan sengaja membuat kegaduhan di akhir masa jabatan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

"Kalau memang nanti ada ASN terbukti (melanggar), berikan mereka sanksi. Tuduhannya jelas bagi ASN Pemkot yang terlibat sebagai inisiator dan fasilitator lelang yang tidak urgen tersebut, yakni dengan sengaja membuat kegaduhan dan kekisruhan di ujung masa pemerintahan Pj Wali Kota," Katanya.

Abd Wahab juga menilai jika lelang jabatan tersebut tidak begitu penting dilaksanakan menjelang pelantikan Danny-Fatma.

Sebelumnya, KASN merekomendasikan kepada Pj Wali Kota Makassar untuk mengentikan atau membatalkan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemkot Makassarm

Melalui surat bernomor B690/KASN/02/2021. Ditandatangani langsung oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto. (JAN)