Artikel.news, Jakarta — Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Ibrahim, didaulat sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (Kementrans RI), Senin (29/12/2025).

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementrans RI ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, meningkatkan sinkronisasi antarprogram, serta mempersiapkan roadmap pengembangan balai besar dan balai transmigrasi tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, sejak Ahad hingga Selasa (28–30 Desember 2025), bertempat di Swiss-Belhotel Airport, Jakarta.

Dalam paparannya, Ibrahim menyampaikan sejumlah poin strategis, salah satunya terkait penciptaan lini bisnis di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pengembangan lini bisnis tersebut bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, sekaligus sebagai upaya menekan angka kemiskinan di kawasan transmigrasi.

“Kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional serta hierarki keruangan dengan pusat-pusat pertumbuhan, dalam satu kesatuan sistem pengembangan,” jelas Ibrahim.

Ia juga menjelaskan, pengembangan kawasan transmigrasi dan pedesaan melalui pendekatan investasi dirancang agar kawasan tersebut dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru yang memiliki fungsi perkotaan, dengan tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Tujuannya adalah menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri, membuka lapangan kerja dan peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran maupun masyarakat sekitar kawasan transmigrasi," ujarnya.

Hal ini sejalan dengan Visi Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, Ibrahim juga memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi desa-desa kawasan transmigrasi, antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarprogram.
2. Perencanaan pembangunan transmigrasi yang belum berbasis konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).
3. Terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar.
4. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.
5. Belum terpenuhinya sertifikasi tanah transmigrasi secara menyeluruh.
6. Rendahnya nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah akibat minimnya inovasi serta akses pembiayaan.
7. Kapasitas SDM di kawasan transmigrasi yang masih perlu ditingkatkan.(Rls)