Artikel.News, Makassar : Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode hingg 30 November 2024 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Desember 2024. Harga Komoditas Energi, Pangan dan Tambang masih fluktuatif. Selain permintaan dan penawaran, volatilitas harga juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan peribahan iklim. Namun, meski kinerja sektor manufaktur tertahan, indikator konsumsi masih kuat. Tercatat indeks Optimisme Masyarakat sebesar 125,9, indeks penjualan Riil tetap tumbuh positif 1,7, dan penjualan listrik bisnis dan industri tetap tumbuh positif di 3,6 dan 1,5.

Inflasi tetap terjaga dengan harga pangan dalam tren menurun. Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada November 2024 mencatatkan performa yang baik sebesar 1,55% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,30% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 1,12%. Sama dengan periode sebelumnya, Komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 23,3%, sedangkan Fero-Nikel masih menjadi komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan dengan growth (yoy) sebesar 28,2%, dan Jepang serta Cina masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Sedangkan dari sisi Impor, Cina dan Brazil menjadi negara pengimpor terbesar, dengan komoditas impor terbesar masih berasal dari Gandum dan Gula. Kinerja Ekspor Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat sebesar 505,70 Juta US$, sementara Kinerja Impor berada pada angka 79,81 Juta US$.

Neraca Perdagangan November 2024 surplus sebesar 51,22 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 136,51 Juta US$, sementara nilai impor tercatat 85,28 Juta US$. Secara umum neraca perdagangan kumulatif Januari – November 2024 mengalami penurunan sebesar 0,53 (yoy). Neraca perdagangan yang melanjutkan tren surplus sepanjang 49 bulan terakhir. Pendapatan APBN Sulsel s.d. 30 November 2024 mencapai Rp15,53 Triliun atau 87,95% dari target, meningkat sebesar 6,85% (yoy). Belanja APBN Sulsel s.d. 30 November 2024 mencapai Rp50,58 Triliun atau 86,96% dari pagu, meningkat sebesar 8,49% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel masih menjadi epicentrum perekonomian di Pulau Sulawesi.

Pajak - Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 30 November 2024 mencapai Rp11,88 Triliun atau 81,82% dari target tahun 2024 sebesar Rp14,52 Triliun, meningkat 7,91% (yoy). Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor pertambangan, serta penurunan beberapa wajib pajak transportasi laut. Penerimaan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 19,60% yang disebabkan penurunan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN. Namun Penerimaan PPh dan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan pada masa sebelumnya. Kinerja penerimaan pajak s.d. November 2024 ditopang dari Sektor Perdagangan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pertambangan.

Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 30 November 2024 mencapai Rp452,71 Miliar atau 106,22% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 Miliar. Capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 109,73% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar tumbuh sebesar 123,8% (yoy) yang berasal dari kegiatan ekspor Kakao yang aktif kembali dan peningkatan harga ekspor Kakao. Sementara itu, penerimaan Cukai masih tumbuh negatif 8,64% (yoy) pengaruh dari produksi tembakau yang terkoreksi 9,23% (yoy). Kenaikan tarif cukai 2024 hingga 10% memberi pengaruh negatif untuk penjualan rokok di pasaran sebagai akibat dari terdorongnya harga jual rokok. Upaya ekstra terus dilakukan melalui sektor pengawasan dengan mengedepankan ultimum remidium.

Hingga akhir tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Tercatat hingga November 2024, 19,08 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp26,94 Miliar dan potensi kerugian negara Rp17,99 Miliar. Selanjutnya penindakan atas barang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang meningkat tajam sebanyak 88 Surat Bukti Penindakan Narkoba diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kekayaan Negara dan Lelang – Penerimaan PNBP dari Pengelolaan BMN sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp21,94 Miliar, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp19 Miliar dan Pemindahtanganan BMN sebesar Rp12,78 Miliar. Pemanfaatan BMN berupa sewa ATM, kantin, kios/toko, koperasi, gedung pendidikan, sewa perkantoran, sewa aula, waterboom dan telekomunikasi. Sedangkan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Sedangkan Penerimaan PNBP dari Lelang s.d. 30 November 2024 mencapai Rp34,2 Miliar. Lelang dilaksanakan secara online melalui Portal Lelang Indonesia (portal.lelang.go.id) untuk menjamin pelaksanaan lelang yang aman, objektif, akuntabel dan transparan. Hibah BMN kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan - Pemerintah Pusat melaksanakan Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi atas kebijakan tersebut turut dilaksanakan oleh K/L dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Hibah Barang Milik Negara antara lain:

Hibah BMN pada Kementerian Perhubungan berupa 9 Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sulawesi Selatan (Pelabuhan Galesong/Takalar, Pelabuhan Jeneponto, Pelabuhan Bantaeng/Bonthain, Pelabuhan Siwa/Bangsalae, Pelabuhan Malili, Pelabuhan Maccini Baji, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Pattiro Bajo dan Pelabuhan Jampea), kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Total Nilai Aset yang diserahkan sebesar Rp765.572.662.210. Hibah BMN pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan (untuk diserahkan kepada Masyarakat), kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp11.028.859.114.

BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp20,861 Triliun atau sebesar 79,58% dari pagu, meningkat 6,06% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan tren peningkatan paling tinggi pada Belanja Sosial sebesar 22% (yoy) dan minus growth pada Belanja Modal. TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp29,71 Triliun atau sebesar 93,01% dari pagu, meningkat 10,26% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa 95%, Dana Alokasi Umum (DAU) 89%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (85%), Dana Bagi Hasil (DBH) 54%, DAK Fisik 68%, dan Insentif Fiskal 62%. Pada bulan November 2024 terjadi kontraksi untuk Dana Insentif Fiskal dan DBH.

Sampai dengan 30 November 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15,93 Triliun (meningkat 18,28% yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp7,32 Triliun, diikuti oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp5,36 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp1,25 Triliun, Industri Pengolahan Rp651,80 Miliar, Perikanan sebesar Rp626,48 Miliar, dan sektor Lainnya Rp709,34 Miliar.

Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp282,19 Miliar (meningkat 15,96% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp280,84 Miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp0,86 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,38 Miliar dan Industri Pengolahan Rp0,10 Miliar. Pendapatan Daerah s.d. 30 November 2024 sebesar Rp40,57 Triliun, mengalami growth sebesar 6,77% (yoy), didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp29,71 Triliun, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp9,42 Triliun, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp1,23 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp198,48 Miliar.

Adapun rincian PAD Sulsel s.d. 30 November 2024 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp6,42 Triliun (naik 2,99% yoy), disusul oleh Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp1,97 Triliun (naik 12,98% yoy), Kekayaan Daerah Dipisahkan sebesar Rp376,9 MIliar (naik 1,74% yoy) dan Retribusi Daerah sebesar Rp651,85 Miliar (naik 88,93% yoy). Belanja Daerah s.d. 30 November 2024 terealisasi sebesar Rp34,64 Triliun, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 74,62% dari Pagu atau Rp26,35 Triliun, disusul oleh Belanja Transfer sebesar 74,41% atau Rp4,29 Triliun, Belanja Modal sebesar 49,53% atau sebesar Rp3,96 Triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 24,52% atau 29,31 Miliar.

TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp29,71 Triliun, tumbuh 10,26% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.