Artikel.news, Makassar - Berkat digitalisasi sistem pajak dan retribusi melalui aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (PAKINTA), sejak tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sudah mencapai Rp1,5 triliun.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto mengemukakan, PAD Kota Makassar mengalami signifikan dari Rp500 miliar menjadi Rp1,5 triliun menjelang akhir periode keduanya sebagai wali kota.

“Alhamdulillah, waktu pertama menjabat, PAD hanya Rp 500 miliar. Tiga tahun pertama, kami berhasil tembus Rp1 triliun. Sekarang, di periode kedua, PAD sudah mencapai Rp 1,5 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis, yang dilansir dari Kompas.com, Senin (16/12/2024).

Menurut Danny, peningkatan PAD ini berkat dua terobosan yang dilakukannya. Yaitu digitalisasi sistem pajak dan retribusi melalui aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (PAKINTA)

Sistem tersebut mempermudah proses pembayaran pajak, meminimalkan potensi kebocoran, dan meningkatkan transparansi. Sistem pembayaran modern seperti penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk retribusi sampah juga mulai diterapkan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan daerah.

“Kami tidak hanya mengoptimalkan sistem, tetapi juga terus mengadakan sosialisasi terkait pentingnya kontribusi masyarakat dalam membangun kota,” tegasnya.

Selain itu, Danny juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan hasil dari kebijakan fiskal yang baik.

Peningkatan PAD tersebut memberikan dampak nyata bagi pembangunan fisik maupun sosial di Kota Makassar. Berbagai proyek strategis, seperti Kawasan CPI (Center Point of Indonesia), New Port Makassar, dan Tol Layang, menjadi bukti nyata penggunaan PAD yang optimal.

"Semua ini tidak bisa tercapai tanpa kerja sama dan dukungan dari masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Makassar yang lebih baik," lanjutnya.

Sementara itu, Danny turut mengungkapkan target kenaikan PAD mencapai Rp 2 triliun pada 2025. Target tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 5/2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

"Kalau mau melihat kota maju, lihatlah pendapatannya. Dengan PAD yang terus meningkat, kita bisa menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, seperti insentif RT/RW yang naik dari Rp75.000 menjadi Rp 1juta, bahkan ditargetkan Rp2 juta jika PAD mencapai Rp2 triliun," ungkapnya.