Artikel.news, Makassar -- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menyita sebanyak 697 item temuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. BBPOM menyebut bahwa produk tersebut disita dari 22 sarana distribusi kosmetik di Sulawesi Selatan. 

Kepala Balai BPOM Makassar Hardaningsih mengatakan, penertiban produk kosmetik ilegal tersebut dilakukannya di beberapa daerah yakni Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Sinjai. Penerbitan itu dilakukan sejak bulan Juli 2022 lalu. 

"Jadi sejumlah produk-produk yang dirazia ini tanpa izin edar, serta produknya  mengandung bahan berbahaya," ungkap Hardaningsih saat menggelar jumpa pers, di Makassar, Selasa (2/8/2022).

Hardaningsih merinci bahwa sebanyak 16.491 pcs kosmetik ilegal itu. Sehingga jika ditafsirkan mencapai Rp350 juta lebih. Kemudian temuan terbesar dalam razia itu berada di Kota Makassar. 

"Temuan terbesar adalah di Kota Makassar yaitu sebanyak 235 item dan nilai ekonomis sebanyak Rp161 juta," katanya 

Hardaningsih juga bilang, berdasarkan keterangan pemilik sarana, sumber pembelian produk sebagian besar dibeli secara online, dan beberapa berasal dari sumber yang tidak jelas atau sales yang tidak diketahui identitasnya.

"Tindak lanjut terkait temuan tersebut BBPOM di Makassar akan melakukan pembinaan, pemusnahan produk, dan yang memenuhi unsur pidana maka diteruskan ke Proses Pro Justicia (PJ) sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku," katanya 

Hardaningsih menyebut, bahwa razia barang ilegal itu dilakukan sebagai upaya mencegah peredaran kosmetik ilegal untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. 

Selain itu lanjut, Hardaningsih, aksi penertiban kosmetika ilegal tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2022, dengan target Kosmetik Tanpa ljin Edar (TIE) dan atau Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya (BB). Dia mengaku bahwa pihaknya di Balai Besar POM Makassar melakukan razia dengan bekerja sama lintas sektor terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Polda Sulsel 

“Sasaran aksi yaitu sarana yang mengedarkan kosmetik, sarana yang dikenal luas atau sarana distribusi yang oleh masyarakat sebagai tempat peredaran kosmetik, berdasarkan analisis resiko yang berpotensi mengedarkan kosmetik illegal dan atau mengandung bahan berbahaya," terangnya 

Sekedar diketahui, bahwa berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diturunkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan, pelanggaran kosmetik illegal dapat dikenakan Pasal 196 dan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.