Artikel.news, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan ke kisaran Rp 450-550 ribu. Penurunan harga ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah orang yang dites.

"Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000," kata Jokowi dalam keterangannya melalui kanal YouTube Setpres, Minggu (15/8/2021), dilansir dari Detik.com.

Jokowi percaya, salah satu cara untuk mengatasi Corona adalah dengan memperbanyak jumlah tes. Tes yang lebih banyak ini dapat diperoleh salah satunya dengan cara menurunkan biayanya.

Seperti diketahui, biaya untuk melakukan tes PCR memang sangat variatif. Belum lagi, perbedaan harga di lapangan sedikit banyaknya memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tes atau tidak.

Mantan direktur organisasi kesehatan dunia WHO Asia Tenggara (SEARO) Prof Tjandra Yoga Aditama yang sempat lama berkantor di India mengatakan, harga PCR di negara tersebut memang sejak lama diperbandingkan karena relatif murah.

Saat hendak pulang dari New Delhi ke Jakarta bulan November 2020, harga PCR hanya sekitar Rp240 ribu. Harga tersebut turun separuh dari September 2020, lalu masih turun lagi pada November 2020 menjadi sekitar Rp160 ribu.

"Pada awal Agustus 2021 ini pemerintah kota New Delhi menurunkan lagi patokan tarifnya, menjadi 500 rupee atau Rp100 ribu saja," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan (Kemenkes) akan segera menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menurunkan harga tes PCR,

"Akan kami tindaklanjuti sesuai arahan presiden," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

Selain menurunkan harga tes PCR, Jokowi juga meminta agar pelayanan PCR dapat diketahui hasilnya dalam 1x24 jam.

Ihwal hal tersebut, Nadia menyebut Kemenkes akan membenahi jejaring fasilitas laboratorium di seluruh rumah sakit untuk mewujudkan standar pelayanan PCR yang terjangkau secara biaya dan tepat waktu. 

Hingga saat ini, jejaring laboratorium yang sudah terdaftar dalam jejaring nasional berkisar 800 unit yang tersebar di berbagai daerah. 

Nadia juga menyebut ada kemungkinan penambahan sarana dan prasarana. "Untuk daerah yang dengan akses mudah dan tidak ada masalah dengan transportasi serta kondisi geografis, tentunya perlu terobosan untuk percepatan. Pemberitahuan hasil juga akan menggunakan informasi teknologi untuk percepatan," jelasnya.