Artikel.news, Makassar -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP menggelar kegiatan Elaborasi Pelatihan Strategis dan Sertifikasi GIA Corpu sebagai Strategi Upscaling Kompetensi APIP Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan diikuti oleh Inspektur Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sumber Daya Manusia se-Sulsel, berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Sulsel, Makassar, Jumat (22/8/2025).

Kegiatan ini penting karena merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sejalan dengan upaya
penguatan pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Inspektur Daerah Kota Parepare, Dr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan Elaborasi Pelatihan Strategis dan Sertifikasi GIA Corpu yang digelar BPKP Sulawesi Selatan menjadi momentum penting bagi Inspektorat Parepare untuk terus meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kompetensi APIP Parepare semakin terarah dan profesional, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan assurance, konsultasi, dan peringatan dini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan pembiayaan agar APIP Parepare dapat mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi yang disiapkan BPKP melalui skema PNBP tahun 2026.

“Kami akan segera memetakan kebutuhan pelatihan internal dan menindaklanjutinya dengan koordinasi bersama BPKP. Selain itu, Inspektorat akan mengembangkan pola in-house training agar ilmu yang diperoleh dari pelatihan bisa ditularkan kepada seluruh auditor dan pejabat fungsional di Parepare,” tambahnya.

Menurutnya, penguatan peran APIP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

“Kami ingin agar APIP Parepare hadir sejak awal dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga pengawasan dapat lebih bersifat preventif dan solutif. Dengan begitu, Inspektorat tidak hanya mengawasi, tetapi juga berperan nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani,” tutupnya.

APIP yang berperan nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan bersih dan melayani ini menjadi bagian dari 18 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan Hermanto (TSM-MO), terutama terkait Parepare bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rasono Ak MAk, dan dilanjutkan dengan paparan dari Pusdiklatwas BPKP Hanik Inayatur Rohmah SE MEcDev MPP mengenai strategi peningkatan kompetensi APIP melalui GIA Corpu.

Disampaikan Training Needs Analysis (TNA) PNBP 2026 yang meliputi identifikasi gap kinerja dan gap kompetensi APIP, serta rancangan kalender diklat (Kaldik) PNBP 2026 untuk JFA, Teknis Substansi, dan Sertifikasi Non-JFA. 

Peserta memperoleh informasi tentang mekanisme pelatihan dan sertifikasi, termasuk sistem pembelajaran tatap muka, jarak jauh (online), blended learning, dan hybrid.

Diskusi berjalan aktif antara peserta dari Inspektorat Daerah se-Sulawesi Selatan dengan pihak BPKP mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi APIP, termasuk pembiayaan pelatihan berbasis PNBP.