Artikel.news, Parepare -- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Sulawesi Selatan memberi atensi serius untuk percepatan operasional dan realisasi pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (Kipas).

Melalui Wakil Ketua MTI Sulsel, Dr Muh Nashir T mendukung segera beroperasinya Kipas, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Parepare.

"Yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Parepare adalah akses transportasi dari pelabuhan menuju Kawasan Kipas. Seperti perlunya pelebaran jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut barang dari Pelabuhan Cappa Ujung melalui kawasan Cempae, Lauleng sampai Kipas. Nah, itu belum terealisasi sampai sekarang," kata Nashir.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Parepare ini menekankan, jangan berharap Kipas bisa terpadu dengan baik kalau akses transportasi tersebut belum terwujud.

Nashir mengulas, akses transportasi alternatif melalui Jalan Jend Ahmad Yani dari Pelabuhan Nusantara Parepare menuju Kipas, cukup riskan karena merupakan jalan nasional. Lintasan cukup panjang, dan biaya pelebaran jalan relatif lebih besar.

"Jadi akses transportasi melalui Cempae ini yang cukup ideal, yang perlu dituntaskan oleh Pemkot Parepare, Bapak Wali Kota," pinta Nashir.

Pakar tenaga ahli DPRD Parepare ini juga menyinggung belum ada gambaran atau masterplan mengenai perencanaan pembangunan di dalam kawasan Kipas.

Posisi dan tata letak bangunan. Demikian juga dengan analisis dampak lalu lintas terkait Kipas belum ada. Termasuk gambaran desain tentang akses masuk dan akses keluar Kipas.

"Semua dokumen perencanaan itu harus tuntas, jika Kipas ingin difungsikan dalam waktu dekat," ingat Nashir.

Karena itu, melalui MTS Sulsel, Nashir mendorong Pemkot Parepare secepatnya selesaikan akses transportasi menuju Kipas. Perhatikan semua aspek termasuk kualitas jalan karena akan dilintasi oleh kendaraan pengangkut barang bertonase besar. Masalah kemacetan dan kenyamanan pengguna jalan juga harus diperhatikan.

Hal lain diingatkan mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Parepare ini adalah Wali Kota perlu memikirkan pembentukan Badan Pelaksana Kipas jika ingin segera dioperasikan. Hadirnya Badan Pelaksana atau BP memudahkan Kipas berkoordinasi dengan pihak terkait dan para stakeholder.

Alternatif lain, pengelolaan Kipas bisa diserahkan ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) untuk percepatan operasionalnya.

"Tapi satu hal yang saya ingatkan apakah nanti Kipas dikelola oleh Badan Pelaksana atau PT KIMA atau apapun rancangan Pemkot adalah perencanaan pelebaran jalan menuju Kipas harus dilakukan cepat. Agar masterplan Kipas bisa dilaksanakan dengan baik," tegas Nashir. 

Nashir menekankan, masterplan perlu diadakan secepatnya, karena Kipas harus baik dari segi kelayakan dan segala hal, agar kawasan industri dan pergudangan ini tidak mangkrak.

"Saran saya karena kondisi keuangan saat ini tengah efisiensi, maka sebaiknya perencanaan bisa diselesaikan dulu tahun ini. Agar tahun depan saat kondisi keuangan sudah normal, langsung bisa segera diimplementasikan," tandas Nashir.