Artikel.news, Parepare -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Unicef siap mendukung Kota Parepare dalam upaya percepatan penanganan anak tidak sekolah. 

Dukungan dalam berbagai rencana aksi itu terungkap pada Lokakarya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Pelatihan Pendataan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang diadakan Tim PATS (Penanganan Anak Tidak Sekolah) Pasti Beraksi Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Unicef di Bappeda Parepare, Selasa dan Rabu (9-10/1/2024).

Selain di Parepare, kegiatan sama juga dilakukan di lima Kabupaten Kota lainnya, yakni Pinrang, Enrekang, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang membuka resmi lokakarya merespons positif bahwa penanganan anak tidak sekolah ini sejalan dengan Visi Misi RPJMD Parepare 2018-2023. Pada misi 2 RPJMD yakni mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang merata, berkualitas dan berdaya saing tinggi.

"Lokakarya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Pelatihan Pendataan SIPBM ini sangat positif karena merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda menyongsong era bonus demografi," kata Zulkarnaen. 

Zulkarnaen berharap dengan PATS di Parepare, anak tidak sekolah akan semakin berkurang dan IPM Parepare akan semakin meningkat. "Pemerintah Kota Parepare menyambut baik kegiatan Lokakarya dan Pelatihan Pendataan ini, dan berharap anak tidak sekolah, akan kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak, merata, berkualitas dan berdaya saing tinggi, sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Parepare," harap Zulkarnaen. 

Sitti Eliza Mufthi dari Unicef dalam lokakarya merespons positif Parepare siap bergerak mengawal penanganan anak tidak sekolah. Dukungan paling efektif Parepare adalah lahirnya regulasi seperti Perwali Penanganan Anak Tidak Sekolah. 

"Harapannya segera ada lampu hijau dari Pak Pj Wali Kota untuk mendukung aksi Pasti Beraksi. Tadi Pak Kepala Bappeda juga sudah berikan lampu hijau tentang arah kebijakan dalam mengawal penanganan anak tidak sekolah," ungkap Eliza Mufthi.

Eliza menekankan, penanganan anak tidak sekolah ini juga butuh dukungan kuat dari lintas sektoral seperti OPD, Polres, PKBM, Baznas, dan para stakeholder. Karena lanjutan dari kegiatan ini adalah penyusunan rencana aksi daerah kolaborasi penanganan anak tidak sekolah.
 
Dalam lokakarya hadir OPD terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Kemenag, Kecamatan, Kelurahan, sekolah jenjang SMA, PKBM, dan stakeholder terkait lainnya. 

Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Replikasi Praktik Baik Penanganan Anak Tidak Sekolah yang telah diaksanakan pada 23 November 2020 di Makassar. Dua daerah yakni Bone dan Takalar juga telah menggalakkan percepatan penanganan anak tidak sekolah ini.