Artikel.news, Parepare -- Pemerintah Kota Parepare menggandeng Forkopimda dan para stakeholder terkait untuk bersama-sama menjaga stabilisasi pasokan dan Harga pangan di Parepare.

Komitmen dan kebersamaan pun terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis, (23/11/2023).

Rapat koordinasi (Rakor) dibuka langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali. Hadir jajaran Forkopimda di antaranya Dandim 1405 Parepare Letkol Inf Hastiar Hatta dan Kapolres Parepare AKBP Arman Muis.

Jajaran Pemkot Parepare, hadir Sekda Muh Husni Syam, para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muh Idris, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Camat dan Lurah, serta pejabat lainnya.

Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali mengatakan, rapat koordinasi ini sebagai wadah mewujudkan kesamaan persepsi, langkah dan tindakan dalam upaya stabilisasi dan evaluasi pasokan dan harga pangan.

Akbar Ali berharap melalui rapat koordinasi ini, dapat memberikan solusi cerdas dalam stabilisasi dan evaluasi pasokan dan harga pangan di Parepare.

"Stabilisasi harga dan ketersediaan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama stakeholder lainnya. Pemerintah Daerah akan turun dan mengawasi stok dan kondisi harga yang ada di pasar tradisional maupun pasar modern. Kita tentunya harus sering turun ke lapangan dan memahami persoalan serta dinamika di pasar sembari tetap membangun koordinasi yang mencerahkan dengan semua instansi terkait," pinta Akbar Ali.

Dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, Akbar Ali menekankan, Pemerintah Kota Parepare melakukan berbagai langkah dalam upaya mengatasinya. Pemkot Parepare senantiasa akan bersinergi dengan Bulog dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan ini.

"Beberapa langkah yang perlu ditempuh supaya mampu mengendalikan inflasi yakni di antaranya Pasar Murah dengan mengajak pihak perbankan, BUMN dan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama serta operasi pasar jika lonjakan harga sangat tinggi. Serta jaminan stok beras oleh Perum Bulog Sub Divre II Kota Parepare yang selalu tersedia," harap Akbar Ali.

Faktor lain, ungkap Akbar Ali, adalah dana Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan salah satu solusi dalam menangani inflasi agar rendah dan terkendali. Berdasarkan regulasi, Pemerintah Daerah harus menyiapkan dana BTT minimal 5% dan maksimal 10 % dalam penyusunan APBD. Dana BTT itu, kata dia, bisa diperuntukkan jika ada kejadian-kejadian yang bisa mengancam inflasi di daerah.

"Mengingat penting dan strategisnya masalah inflasi ini, maka Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk mengendalikannya melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, tersistem, sinergis dan komprehensif sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang didasarkan pada data yang akurat oleh semua pemangku kepentingan," tegas Akbar Ali.