Artikel.news, Makassar -- Jelang penetapan calon Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare oleh Tim Penilai Akhir (TPA) Pusat Jakarta, Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berharap agar yang ditunjuk dan disetujui untuk melanjutkan kepemimpinan di masa transisi demokrasi Indonesia itu, sejatinya berasal dari ASN yang punya pemahaman tentang geografi sosial Kota Parepare.

Hal itu dikemukakan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi IKA FE Universitas Muslim Indonesia 1986, H. Bakhtiar Syarifuddin, SE (HBS) saat ditemui di area terminal keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sabtu (30/9/2023). 

HBS mengutarakan bahwa pemahaman geografi sosial itu penting dimiliki bagi seorang pemimpin transisi. Sebab kajian geografi sosial memberikan pedoman tentang cara berinteraksi yang efektif antara manusia dengan lingkungan sosialnya.

"Nah, kondisi Kota Parepare yang dikenal memiliki penduduk heterogen, di mana masyarakatnya intens berbaur dari berbagai etnis, kelompok dan budaya, punya potret kehidupan sosial yang cukup dinamis. Hampir segala aktivitas sosial keseharian masyarakatnya lebih kuat dan dominan terjadi komunikasi dan interaksi antara sesama warga masyarakat yang sangat dekat. Termasuk aktif meneropong berbagai kebijakan Wali Kota yang tidak jarang memunculkan kesamaan cara pandang namun sering juga terjadi kontradiktif atau melahirkan perbedaan dan salah persepsi," ulas HBS.

Sehingga diharapkan Pj Wali Kota Parepare diharuskan memiliki kompetensi ekstra lebih yang tidak kaku beradaptasi atau minimal punya pemahaman geografi sosial kemasyarakatan.

Tujuannya agar tetap mampu menjaga stabilitas pengendalian roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga semua sentra pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan.

HBS menekankan, Pj Wali Kota nantinya dituntut untuk bekerja keras dan lebih cerdas dalam waktu yang terbatas sehingga begitu selesai prosesi pelantikan, tidak ada jeda waktu lama lagi untuk beradaptasi. Tetapi langsung bekerja sampai tuntas walau dengan anggaran yang pas-pasan.

Apalagi menghadapi kancah politik 2024, Pj  Wali Kota harus pandai dan piawai  menghadapi potensi konflik politik yang kerap terjadi. Sehingga komunikasi dan interaksi sosial menjadi kunci utama.

"Kriteria Penjabat Wali Kota Parepare tidak penting harus berasal dari pejabat pusat tetapi sudah lebih dari cukup dan sepadan seorang pejabat dari kalangan Pemerintah Provinsi Sulsel," tegas HBS. 

HBS mengemukakan, terkhusus pejabat yang memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Parepare, harus menjadi atensi TPA di pusat. Itu karena yang paling dibutuhkan dalam situasi dan kondisi saat ini adalah sosok pemimpin yang punya cara berinteraksi yang responsif cepat dan tepat baik antara sesama warga, maupun antar sesama abdi negara di lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel, H Ahmadi Akil adalah termasuk salah satu pejabat Pemprov Sulsel yang dinilai cakap dan mumpuni dengan kriteria yang dimaksud.

"Beliau itu lingkaran dalam dari keluarga besar (menantu) dari alm. Prof. Dr. KH. Abd Muiz Kabry, salah satu tokoh agama berpengaruh di Kota Parepare yang dikenal arif dan bijaksana," beber HBS.

Ahmadi Akil lebih banyak mengetahui performance Parepare sedari dulu karena keluarganya tinggal dan menetap di Pondok Pesantren Al Badar, Bilalang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

Bahkan istri Ahmadi Akil itu adalah salah seorang tenaga pendidik profesional (dosen) di salah satu perguruan tinggi di Parepare.