Artikel.news, Parepare -- Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim mewakili Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare, Senin (10/7/2023).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parepare, H Kaharuddin Kadir didampingi Wakil Ketua M Rahmat Sjamsu Alam, dan dihadiri anggota DPRD secara kuorum. Hadir Sekretaris DPRD Parepare, Arifuddin Idris, beserta jajarannya.

Dari eksekutif, Wawali Pangerang Rahim didampingi oleh beberapa Kepala SKPD dan pejabat lingkup Pemkot Parepare. 

Dalam sambutannya, Pangerang Rahim mengatakan penyerahan Ranperda ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 189 ayat (1) bahwa Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Dan pada pasal 194 bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Pangerang mengemukakan, pelaksanaan seluruh kegiatan yang diprogramkan pada Tahun Anggaran 2022 telah berakhir pada 31 Desember 2022. Oleh karena itu dia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan setiap anggota DPRD Parepare karena telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun pelaksanaan.

"Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, tentunya penyampaian laporan menjadi salah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Dari aspek keuangan tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun 2022 dan tertuang dalam laporan keuangan belanja daerah sesuai dengan format laporan realisasi anggaran pada APBD tahun anggaran 2022 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer," papar Pangerang.

Pangerang menekankan, Pemkot bertekad Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat, efektif dan berkelanjutan. Karena itu dapat menjadi dasar kestabilan perekonomian dan mengoptimalkan alokasi anggaran pada semua sektor pembangunan. "Agar benar-benar efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare," harap mantan Anggota DPRD Sulsel ini.

Pada kesempatan itu, mantan Sekretaris Partai Golkar Sulsel ini mengajak untuk bersama sama melakukan pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut berdasarkan mekanisme yang ada sehingga terlaksana tepat waktu.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022:

1. Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021; 
2. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 
yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2022 dan 2021; 
3. Laporan Operasional untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember 
2022 dan 2021; 
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember 
2022 dan 2021; 
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 
2021; 
6. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022
dan 2021; 
7. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran 2022; 
8. Laporan Keuangan Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum Tirta Karajae Tahun 
Anggaran 2022; 
9. Hasil Reviu Inspektorat Kota Parepare
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 
2022;
10. Laporan Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Andi 
Makkasau Kota Parepare Tahun 2022
yang telah direviu oleh Inspektorat Kota 
Parepare;

Ringkasan Laporan Keuangan:

1. Saldo Aset per 31 Desember 2022,
sebesar 2 Trilyun 300,25 milyar rupiah 
lebih saldo Kewajiban sebesar 43,38
milyar rupiah lebih dan saldo Ekuitas 
sebesar 2 Trilyun 256,87 milyar 
rupiah lebih, terdiri atas;
a. Saldo Aset Lancar sebesar 67,12
milyar rupiah lebih.
b. Saldo Investasi Jangka Panjang Tetap 
sebesar 93,07 milyar rupiah lebih
c. Saldo Aset Tetap sebesar 2 Trilyun 
89,30 milyar rupiah lebih
d. Saldo Aset Lainnya sebesar 50,75
milyar rupiah lebih
e. Saldo Kewajiban Jangka Pendek 
sebesar 37,85 milyar rupiah lebih
f. Saldo Kewajiban Jangka Panjang 
sebesar 5,53 milyar rupiah lebih
2. Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah 
selama Tahun Anggaran 2022 sebesar 
906,54 mliyar rupiah lebih atau 
sebesar 90,60% terdiri dari;
a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 173,75 milyar rupiah lebih
atau 104,23%
b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar 
720,19 milyar rupiah lebih atau 
88,22%
c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah sebesar 12,59 milyar 
rupiah lebih atau 71,86%
3. Jumlah Realisasi Belanja Daerah sebesar 
904,42 milyar rupiah lebih atau 
sebesar 89,52% terdiri atas;
a. Realisasi Belanja Operasi sebesar 
701,03 milyar rupiah lebih atau 
93,18%
b. Realisasi Belanja Modal sebesar 199,08
milyar rupiah lebih atau 79,62%
c. Realisasi Belanja Tak terduga sebesar 
4,31 milyar rupiah lebih atau 
53,90%
4. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 
sebesar 17,79 milyar rupiah lebih dan 
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
sebesar 2,76 milyar rupiah lebih. 
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA) per 31 Desember 2022 sebesar 
17,14 milyar rupiah lebih.