Artikel.news, Parepare -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Parepare, Arifuddin Idris resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas dirinya melalui media sosial Facebook ke polisi. 

Laporan diterima resmi Kanit III SPKT Polres Parepare, Aiptu La Onding, di Polres Parepare, Senin, (5/6/2023).

Laporan polisi bernomor LP/B/217/VI/2023/SPKT/RES PAREPARE/POLDA SULSEL, tanggal 5 Juni 2023 itu, melaporkan atas nama Iksan Ishak atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

"Terlapor mengupload di media sosial Facebook dengan kata-kata: Betulkah Kadis Pendidikan Parepare Beristri Dua, Kenapa Ada Kadis Pendidikan Suka Sekali Mabelle, dan Ini Berdampak Buruk Bagi Pemerintah Kota Parepare Kalau Betul Kadis Pendidikan Beristri Dua Bahaya Kalau Begini, tanpa sepengetahuan korban. Korban merasa malu dan keberatan sehingga melaporkan hal tersebut untuk proses hukum lebih lanjut," bunyi laporan tersebut. 

Kepala Disdikbud Parepare, Arifuddin Idris yang dihubungi Selasa (6/6/2023), membenarkan laporan ditambah dengan aduannya sudah diterima polisi. 

"Kenapa saya laporkan dan adukan, karena itu sudah menghasut, memfitnah, sudah masuk pencemaran nama baik yang mengganggu khususnya keluarga saya. Nama baik saya diusik dan dicemarkan, sehingga sebagai warga negara yang taat hukum saya gunakan hak saya dengan menempuh jalur hukum," ungkap Arifuddin. 

Arifuddin mengemukakan, memilih menempuh jalur hukum supaya menjadi pembelajaran kepada siapa saja agar tidak mudah memposting sesuatu di media sosial apalagi menyangkut pribadi seseorang, karena postingan media sosial itu berhubungan dengan risiko, tanggung jawab, etika, dan norma hukum. Laporan polisi bernomor LP/B/217/VI/2023/SPKT/RES PAREPARE/POLDA SULSEL, tanggal 5 Juni 2023 itu, melaporkan atas nama Iksan Ishak atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Arifuddin mengemukakan, memilih menempuh jalur hukum supaya menjadi pembelajaran kepada siapa saja agar tidak mudah memposting sesuatu di media sosial apalagi menyangkut pribadi seseorang, karena postingan media sosial itu berhubungan dengan risiko, tanggung jawab, etika, dan norma hukum.

"Saya sudah sering diserang di medsos oleh yang bersangkutan, tapi itu menyangkut pekerjaan. Copot Kadis Pendidikan lah, dan lain-lain. Tapi saya anggap itu hal biasa, karena Presiden saja disuarakan di medsos, ganti lah, copot lah, turunkan lah, apalagi hanya Kadis Pendidikan. Tapi yang ini sudah menyangkut pribadi saya, dan itu mengganggu keluarga saya. Sehingga saya menempuh jalur hukum supaya menjadi pembelajaran, kenapa harus mengupload hal-hal pribadi seperti itu," tegas Arifuddin.