Jumat, 27 Januari 2023 - 22:13 WIB
Artikel.news, Makassar - Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim hadir mewakili Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe mengikuti pengarahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengenai penanganan pemulihan ekonomi dan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (27/1/2023).
Pangerang Rahim bersama para Bupati dan Wali Kota se-Sulsel mengikuti pengarahan Mendagri secara langsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Mendagri Tito Karnavian pada kesempatan itu didampingi Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sudirman memaparkan beberapa capaian sektor ekonomi dan kesehatan di Sulsel. Mulai dari ekspor Sulsel yang naik 40,63 persen atau tembus Rp34,44 triliun.
Bantuan program Mandiri Benih yang sukses meningkatkan produksi padi menjadi 5,34 juta ton atau naik 4,92 persen. Hal ini membuat Sulsel menjadi daerah dengan surplus besar tertinggi di Indonesia.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menekankan beberapa hal yang harus dilakukan dalam penanganan inflasi di Sulsel. Dia mengingatkan, inflasi sudah terjadi di beberapa negara.
“Jika inflasi itu di bawah 10 persen artinya masih termasuk ringan, berarti kenaikan barang dan jasa belum terasa. Sendi-sendi ekonomi masih kuat. Tapi jika sudah di angka 11 persen hingga 30 persen berarti sudah masuk sedang dan kenaikan harga mulai terjadi goncangan,” ingat Mendagri.
Dia berpesan kepada seluruh aspek perlu mewaspadai inflasi yang melanda dunia secara menyeluruh, yang terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya perang Rusia-Ukrania yang mengakibatkan krisis secara global, dan tidak seimbangnya persediaan barang dan permintaan masyarakat.
"Masalah inflasi ini harus menjadi perhatian semua pihak, karena berhubungan dengan harga barang dan jasa khususnya bahan pokok yang bisa menjadi gangguan politik, sosial dan keamanan," ungkap Mendagri.
Inflasi yang terjadi di Indonesia, lanjut Mendagri Tito, berada pada posisi 5,51% per Desember 2022. Walau masih dalam kategori inflasi ringan, namun harus menjadi perhatian semua pihak, khusunya Pemerintah Daerah, agar tidak beranjak naik.
"Hal ini dapat ditangani dengan beberapa cara di antaranya menjaga kenaikan harga khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah," pesan Tito.
“Semua pemerintah daerah harus bekerja untuk menekan inflasi yang terjadi dan terus memelihara kondisi yang kondusif untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandas mantan Kapolri ini.
Laporan | : | Wahyu |
Editor | : | Ruslan Amrullah |