Artikel.news, Parepare -- Jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) se-Wilayah Ajatappareng menggelar Press Release APBN 2022 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Kegiatan berlangsung di Aula KPPN Parepare, Rabu (11/1/2023), yang dihadiri jajaran Kemenkeu Satu. Di antaranya Kepala KPPN Parepare, Alim Afifi, Kepala KPKNL Parepare, Fredy Himarwanto, Kepala Seksi Perbendaharaan BC Parepare, Selamet Suryana, dan Kepala Seksi KPP Pratama Parepare, Yudi Sanjaya.

Sementara jajaran BPS Ajatappareng, hadir Kepala BPS Parepare, Suparno Pani, Kepala BPS Sidrap, Naharuddin Supu, Perwakilan BPS Pinrang, Andi Alimuddin, Perwakilan BPS Enrekang, Hasbullah, dan Perwakilan BPS Barru, Ardi Hendra.

Kepala KPPN Parepare yang merupakan Chief of Treasury and Financial Advisor, Alim Afifi mengemukakan, 2023 adalah tantangan baru bagi Kemenkeu Satu khususnya KPPN dalam memastikan roda perekonomian tumbuh bersama APBN. 

Itu sejalan dengan tema kegiatan yakni Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023.

"Tahun 2023 adalah momen baru bagi KPPN, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam pengelolaan keuangan. Karena sumber utama DAU yang tidak ditentukan peruntukannya maupun ditentukan peruntukannya mulai disalurkan melalui KPPN kepada Pemda wilayah Ajatappareng. Sehingga menjadi keniscayaan untuk Kemenkeu Satu, K/L, dan Pemda menjalin komunikasi, koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan dan pemulihan ekonomi," ungkap Alim. 

Alim mengungkapkan, pagu anggaran 2023 APBN yang disalurkan melalui KPPN Parepare adalah senilai Rp3,2 triliun. Pagu itu diperuntukkan bagi belanja Pemerintah Pusat senilai Rp1,1 triliun, dan transfer ke daerah berupa dana bagi hasil Rp51 miliar dan DAU Rp2,035 triliun.

Karena itu, Alim mengulas strategi pelaksanaan anggaran 2023. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan perencanaan. 

"Karena itu, kami akan menjaga setiap triwulan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, revisi. Kami juga akan mengakselerasi, mengevaluasi setiap pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek," papar Alim. 

Strategi selanjutnya, kata Alim, adalah mempercepat pengadaan barang dan jasa, dengan mengandalkan produk UMKM dalam negeri. Kemudian meningkatkan akurasi penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan bantuan pemerintah (Banper). 

"Jadi kami mengurangi sedikit mungkin perantara, agar dana Bansos dan Banper langsung ke rekening bersangkutan. Sehingga uang segera digunakan, segera berefek," kata Alim. 

Strategi terakhir, kata Alim, adalah meningkatkan kualitas belanja untuk efisiensi, dan meningkatkan Monev. 

Dalam kesempatan itu, Kepala KPKNL Parepare, Fredy Himarwanto, juga menyampaikan kinerja unitnya. Di antaranya menangangani lelang serta pengelolaan PNBP. Penerimaan PNPB, kata dia, dibagi menjadi tiga, yaitu pengelolaan aset, lelang, dan piutang yang sedang ditangani hingga saat ini.

"Tahun 2021 hingga 2022 kami ada program keringanan piutang penerimaan PNBP, dan dari program itu capaian pituang di tahun 2022 senilai Rp8,9 miliar," terangnya.

Kepala Seksi KPP Pratama Parepare, Yudi Sanjaya, pada kegiatan rilis itu menyampaikan wilayah kerjanya di antaranya Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang, dan Barru. Adapun jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran sampai 31 Desember 2022, rata-rata hanya 3 persen. 

"Penerimaan pajak per wilayah yaitu, Kabupaten Pinrang sebesar 27,56%, Kabupaten Sidrap 26,10 persen, Kota Parepare 20,63%, Kabupaten Enrekang 46,73%, Kabupaten Barru 15,51%. Total penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama sebesar 25,08% dari 333.629 jumlah wajib pajak," bebernya.

Kepal Seksi Perbendaharaan KPPBC Parepare, Selamet Suryana, hadir mewakili Kepala Kantor menyampaikan, KPPBC Parepare mengelola kepabeanan biaya masuk dan biaya keluar. Adapun bea masuk pada 2022 senilai Rp105 juta.

"Alhamdulillah capaian di tahun 2022 melebihi target. Capaian ini dari penerimaan ekspor dan impor, pengelolaan kelapa sawit, dan pajak rokok sebesar Rp3,9 miliar. Total bea cukai Parepare sebesar Rp116 miliar," tandas Selamet.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah