Artikel.news, Parepare – Masjid terapung BJ Habibie akan segera dibangun di Kota Parepare. Ini akan menambah pesona Parepare sebagai destinasi wisata dan memperkuat identitas religius.

Masjid itu nantinya didesain dengan perpaduan modernisasi, religius, estetika artistik, panorama alam, dan kemegahan, sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk datang ke Parepare.

Itu diyakini akan membuat perekonomian Parepare menggeliat, sekaligus mendukung upaya pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemkot Parepare tahun ini. Karena pembangunannya akan ikut menggerakkan roda perekonomian dan menghidupkan berbagai sektor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Parepare, Samsuddin Taha, mengatakan, masjid BJ Habibie yang akan dibangun sekitar 50 meter dari Titik Kembali Nol, dan 70 meter menjorok ke arah laut dari bibir Pantai Mattirotasi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat. Ini adalah bagian dari destinasi wisata Rest Area Mattirotasi Waterpark.

Menurut Samsuddin, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan masjid ini bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dari pagu senilai Rp30 miliar, terealisasi Rp29,5 miliar.

“Parepare seperti yang Bapak Wali Kota selalu dengung-dengungkan adalah kota santri dan ulama. Masjid ini hadir untuk memperkuat identitas Kota Santri dan Ulama itu,” kata Kepala Bappeda Parepare ini, melalui rilis, Minggu (4/4/2021).

Samsuddin mengemukakan, sosok Presiden ke-3 RI yang juga putra Parepare BJ Habibie menjadi tema pembangunan masjid ini. Karena memang BJ Habibie adalah sosok inspirasi dalam pembangunan Parepare selama tujuh tahun terakhir.

“Sosok BJ Habibie ini adalah tokoh intelektual dan modern. Jadi inspirasi Parepare ada pada beliau,” ungkapnya.

Samsuddin menekankan, DID untuk Parepare senilai total Rp55 miliar, selain menjadi pendanaan bagi pembangunan masjid, juga sudah dialokasikan 30 persen untuk penanganan Covid-19. Itu senilai Rp16,5 miliar yang akan disiapkan untuk pembangunan pusat penanganan Covid-19 Parepare, yakni Covid Centre di RSUD Andi Makkasau, dalam tahun ini juga.

Tidak hanya itu, kata Samsuddin, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi juga dialokasikan dari pendanaan lain di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai 8 persen dari keseluruhan anggaran. Dana ini tersebar di beberapa SKPD teknis terkait, dan peruntukannya penanganan Covid-19.

“Jadi sudah lumayan besar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan masyarakat yang terdampak. Ada Operasi Pasar Murah, ada pemberdayaan UMKM, ada bantuan Covid-19 dari SKPD-SKPD terkait, dan program-program penanganan Covid-19 lainnya,” jelasnya.