Artikel.news, Parepare - Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, Senin (29/3/2021).

Taufan Pawe mengemukakan, inti muatan LKPj adalah terkait arah kebijakan umum pemerintahan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah, gambaran umum daerah, serta realisasi keuangan.

“Selain itu juga terkait kebijakan perubahan penjabaran keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dan penyelenggaraan tugas perbantuan,” jelas Taufan.

Ia mengemukakan, seiring dengan penetapan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2020, maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sektor pendapatan daerah diarahkan pada lima hal.

Pertama, pengembangan manajemen pendapatan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi informasi (TI). Penyesuaian target Pendapatan Daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta simulasi potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat. Optimalisasi PAD, dan terakhir peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan.

Sedangkan pengelolaan belanja daerah, diarahkan untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan. “Belanja langsung diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja,” terang Taufan.

Selain itu, meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan efisiensi belanja, serta optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus.