Artikel.news, Mamuju - Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Fiskal Daerah untuk Pendanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026. 

Kegiatan ini berlangsung di ruang oval lantai tiga Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Rabu (15/10/2025).

Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang langsung memimpin jalannya rakor, didampingi Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, Plt Sekda Sulbar Herdin Ismail, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, serta pimpinan OPD Pemprov Sulbar.

Bupati Mamuju Sutinah Suhardi juga hadir bersama para bupati dan pimpinan DPRD kabupaten se-Sulbar.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah sebesar hampir Rp1 triliun per provinsi tentunya sangat berdampak juga di enam kabupaten.

"Rp1 triliun ini sangat terasa dengan  berbeda-beda provins. Sulbar kurang lebih Rp330 miliar defisit dengan pengurangan dari pemerintah pusat kurang lebih Rp206 miliar ditambah dengan pemotongan tahun berjalan Rp130 miliar berarti total kurang lebih Rp330 miliar," jelasnya. 

Meski demikian, gubernur memastikan beberapa sektor pelayanan dasar akan tetap dipertahankan, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Pendidikan tetap prioritas, ini tidak boleh tidak jalan. Seluruh hak-hak guru kita berikan tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan," ujar Suhardi Duka.