Artikel.news, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali membuktikan komitmennya dalam transparansi pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Ini adalah kali ke-11 Pemprov Sulbar meraih predikat tertinggi ini secara berturut-turut sejak 2014.  

Dalam rapat paripurna DPRD Sulbar hari ini, Rabu (11/6/2025), Wakil Gubernur Salim S Mengga menyampaikan rasa syukur sekaligus tekad untuk terus berbenah.

"Alhamdulillah, ini buah kerja keras semua pihak. Tapi kami tak boleh berhenti di sini. Masih ada catatan dari BPK yang harus kami perbaiki," ujarnya tegas.  

Salim mengungkapkan, meski WTP sudah diraih, Pemprov Sulbar tidak akan menunggu batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan BPK. 

"Tim kami sudah bergerak untuk menuntaskan masalah administratif dan pengembalian kerugian negara secepat mungkin," tambahnya.  

BPK RI dalam laporannya memberikan apresiasi atas konsistensi Sulbar, namun tetap menyoroti 3 temuan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Meski tidak dijelaskan detailnya, Wagub memastikan bahwa semua rekomendasi akan diprioritaskan.  

"Kami tak ingin sekadar mempertahankan WTP, tapi juga mengejar WTP tanpa catatan di tahun-tahun mendatang," tegas pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini.  

Untuk memastikan perbaikan berjalan maksimal, Pemprov Sulbar telah mengambil sejumlah langkah tegas, antara lain: memblokir pihak terkait temuan BPK dari mengikuti lelang proyek hingga masalah terselesaikan, memperketat pengawasan, di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan meningkatkan koordinasi dengan DPRD untuk memastikan akuntabilitas keuangan.  

Salim juga mendorong kabupaten/kota di Sulbar untuk mengikuti jejak provinsi dalam meraih WTP. 

"Kami siap berbagi pengalaman dan best practice agar seluruh daerah di Sulbar bisa meraih predikat yang sama," ujarnya.  

Di akhir penyampaiannya, Wagub menegaskan bahwa WTP bukan sekadar prestasi administratif. 

"Ini tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Salim.(Rls)