Artikel.news, Mamuju - Direktur RSUD Sulbar dr Hj Marintani Erna Dochri menghadiri rapat koordinasi Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting Sulbar di Hotel Maleo, Mamuju, Kamis (30/11/2023).

Rapat ini dihadiri langsung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, Sulbar merupakan daerah dengan perlakuan khusus untuk penanganan stunting.

"Sulbar spesialis case Provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034 padahal IPM-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena di sini akan memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat," kata Hasto.

Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan,  namun jika stuntingnya tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan. 

"Makanya, harapan saya kita pusat maupun daerah kita sama-sama  semaksimal mungkin untuk menangani stunting di sini (Sulbar)," ucap Hasto.
Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting di wilayah Sulbar.

"Anggaran tahun lalu itu semua dinaikkan , dan di Sulbar dibandingkan Provinsi lain termasuk DAK fisik, Provinsi lain ada yang tidak diberi, sementara Sulbar dikasih terus, kemudian Kementrian kesehatan semua kabupaten kota di sini dapat kalau provinsi lain tidak tidak seperti di sini," jelas Hasto.

Seluruh anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gizi makanan, termasuk bantuan untuk Puskesmas.