Artikel.news, Mamuju - Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah mengemukakan banyak sekali program gagal hanya karena faktor komunikasi. Pemerintah daerah dalam banyak hal tidak selalu berhasil dalam menjalankan program hanya karena tidak menggunakan komunikasi publik yang baik.

"Menanggapi upaya pemda Sulbar fokus ke penanganan stunting, bahwa upaya tersebut perlu didukung. Karena diketahui, permasalahan stunting sebagai masalah besar yang dihadapi daerah ini. Jika melihat angka statistik Sulbar adalah daerah yang mengalami prevalensi stunting tertinggi kedua secara nasional. Cukup beralasan bila pemda harus kerja serius dan fokus ke masalah stunting," kata Usman Suhuriah, Jumat (4/8/2023).

Menurut Usman, konteks penanganan stunting ini, karena tidak murni sebagai masalah kesehatan, gizi buruk, melemahnya ekonomi warga, tingkat pendidikan dan lain sebagainya, tetapi juga terkait faktor lain seperti kesadaran masyarakat dan stakeholder lain terkait dengan masalah stunting. 

"Karena masalahnya multi dimensi maka penyelenggara program memerlukan keterampilan dalam menjalankan program ini. Sebagai contoh, pemerintah daerah sejak awal sudah seharusnya bisa menginternalisasi apa yang dimaksud dengan stunting. Apa itu stunting, apa dampak yang akan diterima oleh warga dan daerah ini dengan permasalahan serta dampaknya ke masa depan. Apa dan bagaimana cara bersama-sama untuk menemukan jalan keluarnya. Bila tidak terbangun kesadaran dari warga dan pelaku program, maka besar kemungkinan masalah stunting tambah rumit diatasi," jelas politisi Partai Golkar ini.

Bahwa rumitnya suatu program dijalankan bila warga dan stakeholder tidak memahami mengapa program itu dijalankan, mengapa program penanganan stunting penting dilakukan. Jadi sangat butuh langkah untuk memahamkan kepada warga, dan terutama oleh para pelaku program. 

Usman menyarankan agar ke depan, pemda Sulbar harus disiplin memahami pentingnya peran komunikasi publik yang baik. Ia percaya itu akan diberi perhatian misalnya dengan pendekatan KIE atau komunikasi informasi edukasi. 

"Pemda juga sebaiknya memperkuat kelembagaan penanganan stunting yang sudah ada, kelembagaannya yang sudah ada yang diperkuat. Seperti satgas stunting, termasuk TPPS atau tim percepatan penurunan stunting yang dibentuk di kabupaten hingga ke desa kelurahan," saran Usman.