Artikel.news, Mamuju -- Isu terkait perusahaan yang masuk daftar hitam atau blacklist dan dimenangkan dalam proses lelang Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sulbar tidaklah benar atau hoaks

Hal itu berdasarkan konfirmasi, dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar  menjelaskan bahwa tidak ada perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist dari OPD maupun LKPP.  

Adapun perusahaan yang disebutkan dalam pemberitaan adalah framing media yang bersangkutan, karena pihak disdikbud tidak pernah menyatakan ada perusahaan yang di-blacklist. 

Jadi pihak dinas dan LKPP tidak pernah menjatuhkan blacklist pada perusahaan tersebut

Bahkan, mengenai surat yang tersebar dan disebut telah disampaikan ke pihak BPBJ pun tidak dibenarkan Kepala Bidang SMA Disdikbud Sulbar Muhammad Faezal.

"Itu bukan daftar perusahaan diblacklist tetapi surat berupa usulan untuk dilakukan evaluasi internal," katanya, Rabu (19/7/2023).

Ia pun meluruskan pihaknya tidak pernah menembuskan surat dimaksud ke BPBJ Sulbar. 

Serupa disampaikan Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa BPBJ Sulbar  M Yamin Saleh. Ia menyebutkan jika pihaknya tidak pernah mendapatkan daftar perusahaan blaklist dari Disdikbud Sulbar. Dan menurutnya proses lelang sudah sesuai prosedur. 

Yamin menjelaskan bahwa BPBJ sendiri memiliki sistem yang terintegrasi, sehingga ketika perusahaan bersangkutan masuk daftar hitam maka dengan sendirinya akan ditolak sistem LPSE. 

Dijelaskan, Daftar Hitam Nasional dilakukan
secara elektronik oleh LKPP melalui website diharapkan mempermudah pengawasan
pelaksanaan pemilihan/tender. Penyebab adanya sanksi daftar hitam diatur dalam 
Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 pasal 3 dan rekomendasi temuan BPK/APIP. 

Yamin juga menyampaikan, sebuah kesyukuran sebab adanya sorotan yang berarti masyarakat turut aktif mengawasi jalannya proses pemerintahan, khususnya di BPBJ.