Artikel.news, Mamuju - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menegur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi pelaksanaan program dan serapan anggarannya pada semester I tahun 2022 ini masih rendah. 

Teguran itu disampaikan Akmal Malik di sela inspeksi mendadak yang dilakukannnya di beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar, Rabu (13/7/2022).

"Jangan perencanaan kegiatan di awal tahun malah dikasih menumpuk di akhir tahun. Harus ada percepatan pelaksanaan kegiatan, program dan serapan anggaran," jelas Akmal Malik. 

Dia mengatakan, realisasi penggunaan APBD Sulbar di angka 40 persen lebih atau berada di urutan kedua tertinggi secara nasional harusnya menjadi tolak ukur bahwa pola-pola komunikasi yang telah dilakukan dengan OPD selama ini berjalan baik dan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja.

"Komunikasi yang intens dengan OPD adalah langkah yang bagus. Kita mengedepankan pendekatan komunikasi ke semua OPD untuk mencari solusi dari permasalahan kegiatan, pelaksanaan program dan yang menghambat percepatan realisasi anggaran," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. 

Dia pun berharap sejumlah OPD yang realisasi program dan berdampak pada masih rendahnya serapan anggaran agar terus melakukan percepatan.

Akmal Malik juga meminta OPD agar melakukan penyelarasan program antara aspirasi dari wakil rakyat di DPRD Sulbar dengan program prioritas eksekutif atau Pemprov Sulbar. 

Karena hal ini menurut dia menjadi sebuah kesatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Intervensi program dapat dilakukan agar dapat terealisasi secepatnya.

Menurut Akmal, intervensi yang dilakukan terkait dengan mengatur detail perencanaan. 

"Perencanaan harus matang, jangan berubah-ubah dalam realisasi pelaksanaannya. Seperti kegiatan yang bisa dijalankan di awal tahun ditempatkan di akhir tahun," terang Akmal. 

Akmal melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). 

Dari laporan yang ada, realisasi dan serapan anggaran di lingkup Disdukcapil cukup tinggi, yakni 56 persen. Namun kondisi itu dinilai tidak signifikan dengan besaran anggaran yang dikelola.

"Realisasi besar karena anggaran kecil," ujar Akmal. 

Sementara Disdukcapil memiliki tanggung jawab besar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, yakni perekaman e -KTP. (rls)