Selasa, 21 September 2021 - 17:38 WIB
Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah memberikan penjelasan tentang buku yang ditulisnya pada acara media gathering di M Coffee, Mamuju, Selasa (21/9/2021).
Artikel.news, Mamuju - Sehari menjelang peringatan Hari Jadi Sulbar ke-17 pada 22 September, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, memperkenalkan buku yang ditulisnya, berjudul "Jangan Melambat di Lajur Cepat" dan sub judulnya "Membangun Sulbar Membangun Indonesia."
Media gathering peluncuran buku ini berlangsung di M Coffee Mamuju pada Selasa (21/9/2021). Sejumlah wartawan dari media cetak, online, dan elektronik diundang pada acara media gathering ini.
Secara umum, kata Usman, buku ini berisi tentang mimpi dan harapannya untuk Sulbar hingga dua dasawarsa ke depan.
Menurut Usman, jika Sulbar tidak bergerak mulai sekarang, maka provinsi ini hanya akan menjadi bagi Indonesia hingga dua dasawarsa ke depan.
"Kita (Sulbar) melambat di lajur cepat. Kalau demikian, dua dasawarsa yang akan datang jangan pernah bermimpi untuk menggeser atau mengalahkan satu pun provinsi lain," ujarnya.
Usman pun menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penghambat percepatan pergerakan pembangunan di Sulbar. Salah satunya, seolah-olah ada upaya untuk memelihara konflik yang merupakan imbas dari gejala politik di Sulbar.
"Sikap kita seolah-olah memelihara konflik, menghindari atau memelihara gejala politik setiap pilkada. Ini fenomena dan fakta. Seharusnya tradisi yang kalah mendatangi yang menang atau sebaliknya yang menang mendatangi yang kalah. Kalau faksi-faksi terus terpelihara maka akan menghambat percepatan," jelas Usman.
Menurut Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar ini, kalau mau ada percepatan di Sulbar, maka jangan dianggap hal nonteknis seperti psikologi sosial jika tidak dikelola dengan semestinya, itu akan dulit mencapai tujuan yang diinginkan.
"Faksi-faksi tingkat lokal, pemerintah berpikir holistik. Bukan hanya aspal yang dipikir, harus juga kondisi psikologi dan psikologi sosial masyarakat," ujarnya.
Selain itu, kata Usman, ada sesuatu yang mengherankan di Sulbar. Seperti ketika ada keputusan atau kebijakan politik di tingkat nasional tidak bisa ditanggapi dengan baik oleh pihak berkepentingan.
"Seperti AlKI 2, poros maritim masuk di teluk Makassar atau Mandar tidak bisa dimanfaatkan," katanya.
Jual soal pesisir, kementerian terkait atau kebijakan di tingkat pusat sebagai wilayah pengelolaan perikanan. Pemerintah pusat keluarkan kebijakan untuk laut tapi tidak bisa dimanfaatkan Pemprov Sulbar. Ini jadi faktor penghambat laju percepatan.
Juga soal pemindahan Ibu Kota Negara. Harusnya pihak pemprov sudah siap untuk menjadi penyokong.
"Sebagai DPRD kita pernah dorong, tapi tidak ditanggapi juga. Apa yang diharap betul-betul akumuluasi yang bisa diangkat. Jadinya, kita melambat di lajur cepat," ujar Usman.
Kalau demikian, maka Usman meyakini hingga dua dasawarsa yang akan datang jangan pernah bermimpi untuk bisa menggeser satu pun provinsi di Indonesia.
Sedangkan terkait sub judul "Memajukan Sulbar Memajukan Indonesia", menurut Usman, ini merupakan konsep dasar nawacita yaitu membangun dari pinggir. Kemajuan Indonesia dijanjikan pada tahun 2045. Indonesia akan menjadi 5 negara terbesar ekonominya di dunia.
"Kalau Sulbar tidak bergerak maka akan jadi beban. Berhitung ada atau tidak ada Sulbar, tidak ada artinya bagi indonesia, itu problem kita," ujarnya.
Laporan | : | Faisal |
Editor | : | Ruslan Amrullah |