Senin, 10 November 2025 - 16:01 WIB
Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P, mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi dan masukan dari para penyuluh serta pelaku pertanian di Kabupaten Pasangkayu, pada Senin (10/11/2025).

Artikel.news, Pasangkayu — Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P, mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi dan masukan dari para penyuluh serta pelaku pertanian di Kabupaten Pasangkayu, pada Senin (10/11/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Kepala Bidang Pertanian, serta penyuluh pertanian dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pasangkayu.
Dalam kesempatan itu, para penyuluh menyampaikan sejumlah kebutuhan dan kendala di lapangan, seperti dukungan kendaraan operasional, biaya operasional penyuluhan, hingga peningkatan akses pemasaran hasil pertanian seperti jagung dan padi.
Agus Ambo Djiwa menegaskan pentingnya peran aktif Dinas Pertanian daerah dalam menjemput dan menindaklanjuti berbagai program dari Kementerian Pertanian, terutama menjelang pelaksanaan program tahun anggaran 2026.
“Ketika aspirasi kami titipkan ke Kementerian Pertanian, seharusnya Dinas Pertanian lebih aktif menyusun dan mengajukan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan,” ujar mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini.

Selain itu, ia juga mendorong pengusulan kendaraan operasional bagi penyuluh pertanian serta pelaksanaan “Kemah Penyuluh Pertanian”, sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.
Kegiatan Kemah Penyuluh Pertanian ini, kata Agus, dapat menjadi ajang pelatihan dasar fungsional atau kemah kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian.
Melalui kegiatan tersebut dilakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan motivasi agar para penyuluh dan petani semakin siap mendukung program swasembada pangan nasional.
"Kami juga meminta agar program asuransi bagi petani dapat dimasukkan dalam agenda Kementerian Pertanian tahun 2026," tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD PDIP Sulbar ini menekankan bahwa penyaluran bantuan pertanian, termasuk perbaikan jalan tani dan pembangunan irigasi, harus dilakukan secara tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan.
"Bantuan harus tepat sasaran. Penyuluh diharapkan lebih aktif mendengarkan aspirasi masyarakat tani agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat,” tutupnya.
| Laporan | : | Cullank |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |