Artikel.News, Makassar - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Sulsel, Sri Rahayu Usmi sentil netralitas penjabat kepala daerah. Hal ini diungkapkan dalam deklarasi Pilkada damai dan netralitas kepala desa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel.

Terlebih pada kegiatan tersebut, Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh tidak hadir. Ini juga yang menjadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak salah satunya Ketua Apdesi Sulsel.

“Saya hanya sedikit miris ketika yang di sentil itu hanya kepala desa perangkat desa, pertanyannya apakah Pj titipan ini kemudian akan melakukan netralitas kan seperti itu,” kata Ayu di Hotel Four Point Makassar, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut kata Ayu, kepala desa pemerintah desa pastinya dalam hal menentukan pilihan itu ikatan emosional, karena ada kepentingan kepentingan terkait desa pengambilan kebijakan terkait desa itu harus dibicarakan kepada pemangku jabatan 

“Pak Syahrul (mantan Gubernur Sulsel)  pemimpin yang punya komitmen yang luar biasa, bahkan ketika beliau selesai menjadi gubernur dan menjabat menteri ketika kami ingin bertemu hanya dengan wa saja beliau menyiapkan waktu dalam kesibukan apapun,” ujarnya.

Ayu menegaskan jika jangan hanya kepala desa perangkat desa yang diminta netralitas, sementara yang seharusnya melakukan netralitas ialah bupati, Pj Bupati. “Sudah dua kegiatan termasuk deklarasi pilkada damai, ini lagi terkait netralitas, tidak pernah sekalipun Pj Gubernur hadir, apakah terkait netralitas ini tidak kita pertanyakan,” tambahnya 

Berkaitan dengan hal tersebut, Ayu mengatakan kepada pengurus Apdesi untuk mempersilahkan mendukung orang yang hadir ketika kita sama sama butuh, jangan yang menginginkan kita ketika kita butuh dia tidak ada, tapi hanya saja ada etika yang harus dijaga.

“Setidaknya sebagai orang yang mungkin didudukkan untuk memenangkan salah satu calon, bermain cantik lah, padahal dinas,” jelasnya.

Terkait ketidak hadiran Pj Gubernur Sulsel, Sekretaris Daerah Jufri Rahman mengatakan jika Pj gubernur tidak pernah datang mari kita pahami terkait UU pemerintahan daerah, Penjabat pembinaan kepegawaian tertinggi yakni Sekretaris Provinsi, cuma satu eselon satu di provinsi, saya

“Jadi saya mesti datang berhadapan dengan ASN, prof Zudan itu pejabat politik setiap saat bisa ditarik, dan jangan pertanyakan komitmen beliau, karena dia dapat arahan langsung dari Mendagri terkait netralitas ini,” kata Jufri.

Lebih lanjut, kata Jufri  Pj nasibnya di tangan Mendagri, bisa besok tidak enak hati langsung ditarik, kemarin kita melantik menarik walikota Parepare. (*)