artikel.news, Gowa-- Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa tak henti-hentinya untuk terus meningkatkan pengawasan bersama dalam masa tahapan kampanye Pemilu 2024. Kali ini, lembaga pengawasan itu melakukan sharing dengan media serta Ormas/OKP dalam bentuk dialog yang dikemas dengan tema ‘Ngobrol Pemilu’ (Ngopi) bareng.

Dialog santai yang digelar di salah satu cafe di kawasan Jl Andi Tonro Kabupaten Gowa itu bertemakan ‘Meritokrasi dan Pendidikan Politik dalam Mendorong Netralitas dan Anti Politik Uang Jelang Pemilu 2024’. Bawaslu Gowa  menghadirkan narasumber Ikbal Latif (dosen Sosiologi Fisip Unhas) yang juga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam dialog itu, Koordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gowa, Juanto terlebih dulu meminta media dan Ormas/OKP tetap mengambil perannya dalam menciptakan kelancaran, aman dan suksesnya Pemilu 2024 yang puncaknya (pemilihan) dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Kemudian, Juanto lanjut menjelaskan terkait politik uang, yang sebenarnya menurut dia adalah hal sangat merendahkan harkat dan martabat masyarakat pemilih. Kendati begitu, dia pun khawatir, bahwa jangan sampai masyarakat mengira politik itu adalah kesempatan, sehingga darisitu muncul persepsi di masyarakat bahwa politik itu merupakan kesempatan mendapatkan uang dari caleg atau tim pemenangan capres-cawapres.

"Jangan sampai kita mempersepsikan politik itu adalah kesempatan. Yakni rela mencoblos seseorang dengan kepentingan tertentu," ungkapnya

Avol sapaan akrab Juanto mengingatkan agar sebaiknya warga memilih jangan karena adanya uang yang diberikan. Sebab, hal itu sangat fatal untuk keberlangsungan ke depannya.

"Ingat jika kita salah pilih orang menjadi wakil rakyat maka masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya. Misalnya kita salah memilih caleg, ini misalnya yaa, dan kemudian kita datang mengeluhkan jalanan rusak dan sebagainya. Dan begitu kita datang meminta perhatian wakil yang kita pilih ternyata jawaban si caleg tersebut, bukankah urusan kita sudah selesai dengan nilai 100 ribu. Nah inilah dampak dari pilihan kita yang karena diberi sesuatu itu (politik uang),"katanya memungkasi.

Di tempat yang sama, Ikbal Latif sebagai narasumber memaparkan sejumlah problem-problem Pemilu yang dari Pemilu ke Pemilu tidak berubah.

Problem abadi yang dimaksud Ikbal Latif adalah politik uang serta netralitas ASN yang menurutnya sangat susah dihilangkan. Bahkan menurut Ikbal Latif, politik uang dalam Pemilu, Pilpres hingga Pilkada sudah menjadi candu bagi masyarakat. Diyakini tidak bagus tapi tetap juga dilakukan. Politik uang ini dianggap bersahabat dengan Pemilu.


“Karena menjadi candu maka yang lahir dari pemilih adalah kalimat.. kalau begitu yaa kita harus pilih tapi ADAKAH ?! Nah inilah yang terjadi di masyarakat. Uangnya jadi candu kendati masyarakat paham bahwa pilihannya itu beda dari caleg yang menawarinya uang. Tapi akhirnya diambil juga,” kata Ikbal Latif di hadapan peserta forum dialog.

Dikatakan lagi, bahwa politik uang itu tidak bisa hilang dan sangat susah hilang. Tapi menurutnya, untuk melakukan pengawasan melekat memang dibutuhkan sinergitas pengawasan bersama antara Ormas, media dan masyarakat secara umum.

Ikbal Latif pun menilai memang perlu ada meritokrasi ini sebab meritokrasi itu beroritensi pada kinerja, kualitas, kapasitas dan kompetensi. Jadi menurut Ikbal Latif, partai politik itu harus membangun meritokrasi sehingga Parpol itu bisa melakukan kompetensi kepada para calegnya.

“Tapi kita lihat selama ini Parpol kita ini lemah dari berbagai sisi. Saya punya pendapat kalau mau partai politik itu bagus maka harus ada intervensi negara. Negara kasih uang ke Parpol dan setiap tahunnya diaudit. Saya kira dengan intervensi ini Parpol akan berhati-hati menjalankan strateginya dalam berdemokrasi dan betul-betul Parpol bisa melakukan meritokrasi terhadap para calegnya, ” kata Ikbal.