Artikel.news, Makassar - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi atau apel siaga bersama dengan seluruh pimpinan cabang partai Demokrat kabupaten/kota se-Sulsel di Hotel Claro, jalan AP Pettarani, Kota Makassar, (5/3/2021).

Pelaksanaan Rakorda bertujuan untuk memastikan para pemegang suara sah partai Demokrat tidak sedang berada di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). 

“Rakorda partai Demokrat secara serentak seluruh indoensia DPD-DPD melakukan apel siaga, agar supaya kita bisa mengecek suara sah,” kata Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe.

Laki-laki yang kerap disapa Ullah ini mengatakan, KLB yang digelar di Sumatera Utara adalah abal-abal. Sebab, syarat sah menurut AD/ART harus dihadiri 2/3 ketua DPD dan 50 persen ketua DPC.

Pemegang suara sah menurut AD/ART adalah Ketua DPD dan Ketua DPC bukan pengurus DPD dan pengurus DPC.

“Nah, kita mau lihat syarat KLB menurut AD/ART adalah 2/3 Ketua DPD, minimal 50 persen Ketua DPC. Inilah gunanya kita melakukan apel siaga. Dengan demikian terbukti KLB di Sumatra Utara itu abal-abal,” ucap dia.

Apalagi, kata dia, KLB tersebut tidak memiliki izin keramaian oleh pihak kepolisian. Sehingga, dianggap tidak hanya ilegal secara kepartaian tetapi juga ilegal dalam konteks negara.

”kita sudah mendapat konfirmasi ternyata mereka tidak mendapat izin keramaian. Kemudian, kita masih dalam kondisi pandemi. Dia kumpulkan orang dari seluruh indoensia loh,” kata dia.

“Nah kita mau lihat konsistensi pemerintah dalam konteks semua hal itu sehingga sekali lagi kami tidak mau dan tidak berani menuduh pemerintah terlibat di belakang semua ini. Kami berharap pemerintah bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul paruh kepada institusi dan aturan hukum,” cetus Ullah.