Artikel.news, Makassar - Pemkot Makassar mendorong kesetaraan peluang kerja bagi disabilitas. Untuk merealisasikan hal itu, Pemkot menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menandatangani langsung nota kesepahaman dengan pihak BBPVP, yang disaksikan langsung Menteri Tenaga Kerja Prof Yassierli, Jumat (25/7/2025).

"Makassar Dorong Kesetaraan Peluang Kerja bagi Disabilitas. Bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Pemkot Makassar menandatangani Nota Kesepahaman untuk membuka akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas," kata Munafri di akun media sosial, Sabtu (26/7/2025).

"Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Yassierli, sebagai bagian dari gerakan nasional membuka ruang kerja berkeadilan," sambungnya. 

Peluang kerja akan disalurkan lewat skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) hingga sektor kreatif seperti Makassar Creative Hub.

"Kami yakin setiap warga berhak mendapat ruang untuk tumbuh dan berkarya. Bersama, kita bangun Makassar yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi semua," ucap Munafri.

Lebih lanjut, Munafri mencontohkan peran Makassar Creative Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Ia mengaku pernah mengunjungi fasilitas tersebut dan menyaksikan sendiri bagaimana penyandang disabilitas, termasuk individu dengan down syndrome, dilatih untuk bisa berkontribusi secara produktif.

“Kami akan berupaya seinklusif mungkin. Penyandang disabilitas harus diberi ruang di semua lini, termasuk di pemerintahan dan industri kreatif. Makassar Creative Hub adalah salah satu contoh nyata bahwa kita bisa dan harus mengakomodir kebutuhan mereka,” jelas politisi Golkar itu.

Dalam kesempatan ini, tercatat sebanyak 17 pemerintah daerah melakukan penandatanganan kerja sama dengan BBPVP, termasuk Pemkot Makassar.

Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional.

Ia menyebut bahwa modal dan sumber daya ada di berbagai kementerian, bukan hanya di Kemenaker.

“Kementerian Pertanian, ESDM, Pariwisata, hingga Perikanan dan Kelautansemua punya andil besar lewat program strategis nasional. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.

BBPVP Makassar, lanjut Yassierli, akan dikembangkan sebagai pusat pelatihan vokasi dan inovasi nasional. Dengan luas mencapai lima hektare, balai ini menjadi simpul pelatihan jangka pendek maksimal enam bulan, khusus untuk kompetensi level moderat.

Serupa dengan balai lain di Serang, Bekasi, Bandung, dan Semarang, BBPVP Makassar disebut punya potensi menjadi yang terdepan dalam mengakselerasi kualitas SDM Indonesia.