Artikel.News, Makassar - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, bersama dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. 

Penyerahan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa APBN terus menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menghadapi tantangan global, termasuk ketidakpastian ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Terbukti, di tengah berbagai gejolak tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen (yoy), sementara tingkat inflasi pada November 2024 terkendali di angka 1,55 persen (yoy). 

Kondisi ini memberikan optimisme bagi pelaksanaan APBN 2025. “Patut disyukuri bahwa di saat adanya risiko geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan kenaikan suku bunga global, kita mampu menjaga kinerja perekonomian secara baik” tegas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kinerja ABPN dan TKD 2024 Sulawesi Selatan

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2024 lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, yakni mencapai 5,08 persen (yoy), serta mengalami percepatan dibandingkan triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2023. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan kembali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional setelah beberapa periode sebelumnya berada di bawah pertumbuhan nasional.

Sementara itu, realisasi belanja negara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga Jumat, 13 Desember 2024, mencapai Rp52,84 triliun, atau sekitar 90,74 persen dari pagu belanja sebesar Rp58,23 triliun. Secara rinci, belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp22,43 triliun, atau 85,40 persen dari pagu sebesar Rp26,27 triliun, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp30,41 triliun, atau 95,13 persen dari total alokasi TKD sebesar Rp31,96 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja K/L dan pemerintah daerah yang telah bekerja sama serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga sinergi yang telah terjalin dengan baik.

Kondisi Perekonomian Terkini dan Tema APBN 2025

APBN tahun 2025 disusun dalam situasi perekonomian global yang sangat dinamis, dengan berbagai risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi sebagai tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Namun, dengan memperhatikan fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan prudent, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,2 persen. Tingkat inflasi diperkirakan akan terkendali pada angka 2,5 persen, dengan suku bunga sebesar 7,0 persen dan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000/US$.

Selain itu, sejumlah target ekonomi lainnya juga telah ditetapkan. Tingkat kemiskinan diproyeksikan berada pada rentang 7,0 – 8,0 persen, sementara tingkat pengangguran diperkirakan berada pada kisaran 4,5 – 5,0 persen. Rasio gini diproyeksikan berada antara 0,379 – 0,382. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0 persen pada tahun 2025, serta nilai tukar petani yang diperkirakan berada pada kisaran 115 – 120 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 105 – 108.

Tema Kebijakan Fiskal tahun 2025, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam APBN 2025, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang terdiri atas target perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun, dan hibah sebesar Rp581,06 miliar. 

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Dalam APBN 2025 yang merupakan APBN Transisi pemerintahan, telah diakomodir pemenuhan program Quick Win Pemerintahan Baru yang meliputi Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah, Penuntasan TBC, Renovasi Sekolah, Sekolah unggulan terintegrasi, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa.

Alokasi DIPA K/L dan TKD Sulawesi Selatan 2025

Belanja Negara di wilayah Sulawesi Selatan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp52,44 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp19,64 triliun yang dikelola oleh 746 satuan kerja dari 38 Kementerian/Lembaga, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp32,80 triliun yang dialokasikan untuk 1 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Sebagai penutup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa “Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2025 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2025 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat. Selain itu, kami mendorong adanya peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan, serta perkuat sinergi lintas sektoral melalui koordinasi yang lebih intensif. Diharapkan juga adanya Akselerasi Implementasi Digitalisasi Pembayaran Pemerintah melalui KKP, CMS, dan Digipay”.

Sesuai pepatah bugis "Mula Macenning, Cappa' Makessing" artinya sesuatu yang dimulai dengan yang manis, maka ujungnya akan menjadi baik. Kita awali 2025 dengan sebuah sinergi dan tekad yang baik maka output yang dihasilkan insyaAllah akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

Arahan Presiden dalam Penyerahan DIPA dan Alokasi TKD

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sambutannya, meneruskan arahan Presiden yang disampaikan pada Penyerahan DIPA dan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, pada tanggal 10 Desember 2025 di Istana. Dalam arahan tersebut, Presiden menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara, yaitu dengan mengurangi pemborosan serta memastikan setiap pengeluaran benar-benar difokuskan untuk kepentingan rakyat. 

Selain itu, Pemerintah Pusat bersama Pimpinan Daerah diminta menjamin bahwa setiap Rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Presiden juga mengarahkan agar pengeluaran untuk kegiatan seremoni, kajian, dan seminar diminimalkan, sehingga anggaran dapat lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat secara langsung

Laporan	:	Febriansyah
Editor	:	Ruslan Amrullah