Artikel.news, Makassar - Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri memperlihatkan jika serapan anggaran Pemkot Makassar masih cukup rendah hingga triwulan II tahun anggaran 2023. Kemendagri mencatat serapan anggaran masih berada di angka 21,93 persen.

Menanggapi data ini, pihak Banggar DPRD Makassar mendorong Pemkot Makassar untuk segera melakukan pembaruan data.

Anggota Banggar, Ari Ashari Ilham mengatakan, realisasi anggaran Pemkot dengan persentase 21,93 tersebut tidak rasional.

Ia pun menilai, data tersebut belum diperbarui jika melihat dari laporan monev triwulan II pada Juli lalu.

"Memang belum update datanya karena kami melihat bahwa dari sisi di beberapa mitra di komisi kami (komisi B) sudah lumayan, memang ada bebrapa SKPD yang serapannya masih sangat rendah," kata Ari Ashari, dilansir dari Tribun Timur, Senin (14/8/2023).

"Tapi tidak semuanya (rendah) sehingga saya sepakat sepertinya data yang diambil ke pusat belum update," sambungnya.

Pemkot mengakui, serapan anggarannya berada di angka 31,96 persen, hanya saja menurut Ari, persentase tersebut masih rendah.

Idealnya, pada triwulan III, belanja APBD seharusnya sudah diangka 50 hingga 60 persen.

"Kalau kita bicara ideal kalau, memang diangka 30 persen itu sudah sangat tertinggal apalagi ini sudah di triwulan 3, disitu harusnya sudah masuk 50-60 keatas," katanya.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menekankan, biasanya akan ada keluar rekomendasi Banggar yang ditujukan kepada wali kota dalam rangka mempercepat serapan belanja daerah.

Jika progres belanja nantinya pada akhir triwulan III masih minim, maka Banggar akan memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi atau penyegaran di tataran OPD.

"Tidak tertutup kemungkinan akan ada rekomendasi yang meminta kepada wali kota untuk melakukan penyegaran baik itu penggantian atau penggeseran di setiap kecamatan, kelurahan atau dinas, dan perusda," tegas Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, serapan anggaran hingga 7 Agustus lalu mencapai 31,96 persen.

Lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.

Sementara lima OPD dengan realisasi belanja terendah diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12,62 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 13,74 persen.

Dinas Komunikasi dan Informatika 14,83 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,83 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 15,48 persen.

Menurutnya, jika dilihat dari realisasi anggaran menggunakan e-katalog, penyerapan memang terlihat masih rendah.

Itu karena kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan e-katalog tidak mengenal panjar.

"Sebenarnya, Makassar termasuk daerah yang tercepat realisasinya. Namun kalau menghitung realisasi yang menggunakan metode e-katalog, kekurangannya tidak ada mengenal uang panjar," katanya.
 

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah