Di Hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Andi Sudirman Sampaikan Upaya Menurunkan Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan
Selasa, 04 Oktober 2022 - 18:11 WIB
Gubernur Sulsel Andi Sudirman saat berdiskusi bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).
Artikel.news, Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, bahwa Pemprov Sulsel sangat mendukung kebijakan satu peta.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat berdiskusi bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).
Diantaranya Menko Perekonomian, bapak Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bapak Hadi Tjahjanto; Menteri ESDM, bapak Arifin Tasrif; Menteri PUPR, bapak M. Basuki Hadimuljono; bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, bapak Syahrul Yasin Limpo.
Serta dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial Kemenko Perekonomian Aris Marfai; para gubernur, bupati/wali kota, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan asosiasi.
"Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk mendukung Kebijakan Satu Peta. Hadirnya kebijakan satu peta ini, sangat mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan," ungkap Andi Sudirman.
Untuk menurunkan permasalahan tatakan ini, Pemprov Sulsel telah melakukan revisi untuk Perda RTRW.
Hal itulah yang mendasari Gubernur Sulsel Andi Sudirman meraih penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yakni Penganugerahan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang melalui Revisi RTRW Provinsi.
"Kita telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Ini menjadi Perda RTRW pertama hasil terintegrasi RZWP3K dan UU Cipta Kerja," jelasnya.
Dengan hadirnya Perda RTRW ini, tindak lanjut rencana aksi, koordinasi lintas sektor sehingga Sulsel berhasil menurunkan secara drastis angka ketidaksesuaian tatakan dari 47.993 Ha (44,7 persen) menjadi 1.380 Ha (0,03 persen).
"Hadirnya kebijakan satu peta ini sangat memudahkan investasi. Kita harap, ini akan lebih memudahkan perencanaan pembangunan yang lebih tertata, termasuk dalam mengakomodasi sistem investasi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penyelesaian ketidaksesuaian peta dapat diselesaikan," terangnya.
- Warga Jakarta Kompak Tolak Rencana Pemindahan Patung Jenderal Sudirman, Sebut Identitas Sejarah Bisa Hilang
- Satu-Satunya dari Sulsel pada Inacraft 2025, Booth Dekranasda Makassar Pikat Pengunjung JCC Jakarta
- Kunker Spesifik di Kalsel, Agus Ambo Djiwa Bersama Rombongan Komisi IV Diskusi Hilirisasi Produk Perhutanan Sosial
- Tak Terima Hanya Dibayar Rp5.000, Tukang Pakir Marah dan Aniaya Pengendara Motor
- Gerakan Sulbar Mandarras Didukung Perpusnas, Siap Turunkan KKN Tematik di 50–100 Lokus
- Berkunjung ke Palu, Agus Ambo Djiwa Bersama Komisi IV Diskusi Pemanfaatan Hutan hingga Tinjau Balai Karantina
| Laporan | : | Supriadi |
| Editor | : | Ruslan Amrullah |
REKOMENDASI
KINI
-
TOPIK
-
POPULAR
- Agus Ambo Djiwa Bersama Panja Pengawasan Pupuk Bersubsidi DPR RI Melakukan Kunker di PT Pupuk Kujang Cikampek
- Berkunjung ke Palu, Agus Ambo Djiwa Bersama Komisi IV Diskusi Pemanfaatan Hutan hingga Tinjau Balai Karantina
- Keroyok dan Gunduli Wanita Muda, Empat Emak-emak Terancam Penjara Lima Tahun
- Gegara Cemburu, Gadis 20 Tahun Dianiaya Pasangan Sesama Jenisnya
- Sakit Hati Gegara Hanya Diberi Rp40 Ribu Usai Melayani, Dua Remaja Belasan Tahun Nekat Bunuh Waria
![Agus Ambo Djiwa Bersama Panja Pengawasan Pupuk Bersubsidi DPR RI Melakukan Kunker di PT Pupuk Kujang Cikampek]()
-
